Tak Percaya APIP Tulungagung, PKTP Bakal Laporkan Kasus Kades Banyu Urip ke Kejagung

CB, CAHAYABARU – Kasus dugaan penyalahgunaan penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Banyu Urip, Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung, bakal semakin seru. Pasalnya, setelah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Tulungagung yang tidak menemukannya indikasi adanya penyalahgunaan alias tidak ada unsur melawan hukum, PKTP dan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lainnya bakal melaporkan kasus Desa Banyu Urip ini ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

Mengingat, APIP, khususnya di Tulungagung yang mempunyai tugas dan fungsi pokok melakukan pengawasan ini dianggap ‘mandul’. Akibatnya, Koordinator Perkumpulan Komunitas Tulungagung Peduli (PKTP) Susetyo Nugroho serta rekan-rekannya itu tidak percaya lagi pada APIP Tulungagung dan mereka lebih percaya pada APIP Provinsi dan APIP Pusat.

Menurut Susetyo Nugroho, kasus di Desa Banyu Urip ini tidak hanya penyalahgunaan anggaran saja akan tetapi banyak kasus besar yang tidak diketahui oleh APIP Tulungagung. Untuk itu, dirinya dan rekan-rekannya bakal melapisi data-data yang rencanannya diserahkan pada APIP Provinsi dan APIP Pusat. Mengingat, kasus di Desa Banyu Urip yang ia laporkan di Kejaksaan Negeri Tulungagung itu sudah berjalan kisaran empat bulan dan kenyataannya mereka (Kejaksaan, red) anggap tidak ada unsur yang melawan hukum.

“Tidak masalah, dan itu adalah kewenangan sepenuhnya APH apabila memang tidak terpenuhi unsur. PKTP hanya akan segera bersurat untuk menanyakan secara resmi penghentian kasus tersebut,” kata Koordinator PKTP Susetyo Nugroho pada cahayabaru.id, Selasa (14/09).

Karena, lanjut pria yang biasa dipanggil Yoyok ini, sebagai pelapor dirinya belum atau tidak menerima pemberitahuan hal tersebut. Sedangkan, menurutnya, bila hal tersebut ada rekannya alias lembaga lain (LSM, red) yang memiliki data tambahan yang mungkin lebih lengkap, dan tentunya sah-sah saja apabila hal tersebut pada tingkat yang lebih atas.

“Karena kami sebagai pelapor belum/tidak menerima pemberitahuan hal tersebut. Sedangkan apabila ada rekan lembaga lain yang mempunyai data-data tambahan dan lebih lengkap, itu sah-sah saja. Dan, apabila mereka melaporkan pada APH tingkat lebih atas yaitu Provinsi atau Bahkan ke Pusat, tentu hal tersebut hak mereka sebagai bentuk ketidak percayaan pada APH daerah,” jelas Yoyok yang terlihat santai setelah mengetahui kasus yang dilaporkannya itu tidak akan ditindaklanjuti lagi oleh APIP, setempat. (Khairul/Hsu)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *