Tulungagung – Banyaknya jalan rusak dan protes dari warga, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung, kini telah menggelontorkan anggaran sekitar Rp 80 miliar dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana tersebut, untuk perbaikan infrastruktur jalan dan beberapa jembatan yang mengalami kerusakan.
Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo SE, ME, menyampaikan saat ini Pemerintah Daerah telah mengalokasikan anggran sebesar 80 miliar, yang bersumber dari APBD.
Lantas ia menjelaskan, semua ini sudah tertata dan sudah berjalan.
Dengan banyaknya jalan yang rusak, tentunya Pemda Tulungagung tidak tinggal diam dan pernah tidak tutup mata, apalagi menanggapi isu miring soal lambatnya pembangunan di Tulungagung.
“Semua itu butuh proses, dan kami sekaligus mengklarifikasi bahwa kegiatan pembangunan di Tulungagung akan berjalan terus,” ungkap Bupati Gatut Sunu yang didampingi Kepala Dinas PUPR Tulungagung, Dwi Hari Subagyo
Tak hanya dari APBD, tambah Gatut Sunu, untuk pembangunan infrastruktur di Tulungagung juga sudah diusulkan ke pemerintah pusat. Lantas ia menerangkan, berkat usahanya untuk menjadikan Kabupaten Tulungagung semakin tambah baik dan maju, Komisi V DPR RI kunjung ke Tulungagung, yakni setelah ia berkunjung dari Jakarta dan melakukan koordinasi langsung dengan Komisi V DPR RI.
“Doakan saja, semoga kedepan Tulungagung semakin tambah baik dan semakin tambah maju,” ujar Bupati Gatut Sunuh penuh optimis.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagung, Dwi Hari Subagyo, menyampaikan kalau pihaknya telah melakukan koordinasi secara intens dengan Bupati Gatut Sunu terkait proyek fisik yang saat ini telah berjalan. Semua ini demi meningkatkan layanan publik dan kenyamanan untuk masyarakat.
Dwi Hari menerangkan, sedangkan alokasi Rp 80 miliar itu tidak hanya untuk pembangunan infrastruktur jalan saja, namun digunakan untuk proyek perbaikan jembatan dan penanganan bencana yang saat ini sedang melanda Tulungagung.
“Saat ini masih dalam tahap awal. Khususnya jembatan Junjung, dalam tahap perencanaan tahun ini, termasuk penanganan bencana di Mojogotik Kecamatan Sendang, dan Jurang Angklung, Kecamatan Kalidawir ,” jelas Dwi Hari.
Pada saat Perubahan Anggaran Keuangan ((PAK), tambah Dwi Hari, rencana bakal diarahkan ke infrastruktur. Bahkan, pihaknya sudah siapkan mitigasi risiko pembangunan untuk 5 tahun ke depan, yakni estimasinya bisa hingga Rp 800 miliar.
Dan, menurutnya, beberapa proyek yang mulai dikerjakan di antara adalah ruas jalan Ngentrong-Gambiran dengan nilai kontrak sekitar Rp 20 miliar, kemudian proyek perbaikan jalan Campur-Ngentrong berkisar Rp 4 miliar.
Masih kata Dwi Hari, untuk wilayah Pucanglaban, Sine serta Tanggunggunung juga termasuk dalam skema pembangunan tahun ini, khususnya untuk akses-akses penghubung menuju Jalur Lintas Selatan.
“Saat ini Ngentrong sudah mulai kerja lapangan, persiapan dan pelaksanaan terus berjalan. Tahun ini, ada 40 titik, dengan panjang jalan mencapai 20 hingga 30 kilometer,” jelasnya.
Pihaknya, tambah Dwi Hari, telah melakukan mitigasi kebutuhan anggaran perbaikan jalan selama lima tahun ke depan. Dan, hasilnya, diperlukan anggaran hingga Rp 800 milliar, untuk perbaikan infrastruktur jalan hingga lima tahun ke depan.
“Kami akan terus mengupayakan anggaran, meskipun saat ini dengan keterbatasan yang ada. Dengan mengajukan permohonan bantuan ke pemerintah pusat senilai Rp 100 miliar,” katanya. Ia berharap, dengan anggaran yang diajukan kepusat itu bisa memberi solusi untuk infrstruktur di Tulungagung.(tim)