CB, Tulungagung – Tim Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Komisi IX DPR RI bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) hadir di Kabupaten Tulungagung dalam rangka memperluas implementasi program MBG. Kegiatan ini diikuti ratusan peserta yang berasal dari pengurus Koperasi Wanita (Kopwan) dan Koperasi Wanita Syariah (Kopwansyah), yang tampak antusias menyambut kehadiran tim sosialisasi. Acara ini digelar di Aula Dinas Kesehatan Tulungagung pada Minggu, 4 Mei 2025, mengusung tema “Membangun Fondasi Generasi Sehat, Cerdas, dan Tangguh.”
Anggota Komisi IX DPR RI, Heru Tjahjono—yang akrab disapa HT—menyampaikan bahwa kegiatan ini diikuti sekitar 300 peserta dari Kecamatan Kondang, Pagerwojo, dan Kauman. Heru, yang juga mantan Bupati Tulungagung dua periode, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya bersama BGN untuk menangani persoalan gizi di daerah.
“Program ini bertujuan mengatasi masalah gizi buruk secara bertahap, dimulai dari pemberian makanan bergizi secara gratis. Selain mendukung terciptanya Indonesia Emas 2045, program ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah karena memanfaatkan bahan pangan lokal, bukan impor,” jelas Heru.
Ia juga mengajak masyarakat Tulungagung untuk “Nderek Mangayubagyo” atau turut mendukung dan berbahagia atas program Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Kepala Dinas Koperasi Tulungagung, Slamet Sunarto, yang hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa saat ini terdapat sekitar 1.468 koperasi aktif di Tulungagung dengan total usaha mencapai Rp1,1 triliun. “Potensi ini bisa mendukung program MBG, apalagi koperasi menyumbang hampir separuh perputaran ekonomi di Jawa Timur,” ujarnya.
Sementara itu, Kolonel Cba. R. Wira Manggala, M.Han, dari Badan Gizi Nasional, menekankan pentingnya pemenuhan gizi dalam upaya membentuk sumber daya manusia berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.
“Gizi yang cukup memungkinkan seseorang mencapai potensi penuh dalam belajar, berprestasi, dan berkontribusi kepada masyarakat. Namun, angka stunting dan gizi buruk yang tinggi menunjukkan masih banyak anak Indonesia yang mengalami hambatan tumbuh kembang karena akses gizi yang belum merata,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa BGN dibentuk melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 dengan mandat untuk memastikan pemenuhan gizi nasional dan mendorong pembangunan SDM berkualitas di Indonesia. (tim)