CB, Tulungagung – Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Kementerian Perhubungan melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Tulungagung pada Jumat (23/5/2025).
Kunjungan ini difokuskan pada pembangunan infrastruktur, sistem irigasi, serta peningkatan konektivitas antarwilayah. Sebelum menuju Pendopo Kabupaten Tulungagung, rombongan menyempatkan diri meninjau kondisi jalan rusak di beberapa titik strategis di Kecamatan Sumbergempol dan Kecamatan Ngunut.
Rombongan ini merupakan bagian dari upaya percepatan program perbaikan jalan nasional dan daerah yang rusak akibat cuaca ekstrem maupun aktivitas kendaraan berat.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, menyampaikan bahwa pemaparan Bupati Tulungagung menjadi catatan penting dalam mendukung perbaikan infrastruktur di daerah tersebut.
“Berdasarkan surat permohonan dari Bupati Tulungagung terkait kondisi jalan, hari ini kami datang bersama kementerian terkait untuk melihat langsung situasi di lapangan,” ujar Ridwan dalam pemaparannya di Ruang Pringgitan Pendopo Tulungagung.
Ridwan menegaskan komitmen Komisi V untuk memperkuat jaringan infrastruktur yang andal dan berkelanjutan di seluruh Indonesia, termasuk di daerah-daerah yang membutuhkan perhatian khusus seperti Tulungagung. Iapun juga menyebut bahwa surat dari Bupati Tulungagung termasuk yang paling cepat ditindaklanjuti oleh Komisi V DPR RI.
Karena, menurutnya, perbaikan infrastruktur jalan sangat penting untuk mendukung konektivitas, keselamatan pengguna jalan, serta kelancaran distribusi barang, khususnya di wilayah selatan Jawa Timur.
Dalam kesempatan itu, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, menyampaikan bahwa banyak sarana dan prasarana di wilayahnya membutuhkan perbaikan menyeluruh. Namun, keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi kendala utama.
“Alhamdulillah, aspirasi Pemerintah Kabupaten Tulungagung terkait jalan rusak mendapat perhatian khusus dari Komisi V DPR RI,” ujar Gatut Sunu dengan mimik serius.
Bupati Gatut Sunu menambahkan bahwa keberadaan proyek strategis nasional di sekitar Tulungagung perlu ditopang oleh infrastruktur yang memadai. Oleh karena itu, pihaknya mengajukan bantuan anggaran tambahan di luar Dana Alokasi Khusus (DAK), dengan kebutuhan mencapai berkisar Rp800 miliar untuk perbaikan jalan.
Lantas Gatut Sunu memaparkan bahwa pada periode 2018–2024, kondisi jalan di Tulungagung mengalami kerusakan cukup parah, dengan ruas jalan sepanjang 290 kilometer mengalami kerusakan sedang hingga berat, dan sekitar 185 kilometer di antaranya dalam kondisi rusak berat. Ia menyebutkan bahwa kerusakan tersebut disebabkan oleh sejumlah faktor.
Iapun menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus merata antara wilayah utara dan selatan Jawa Timur, khususnya karena program prioritas nasional turut menyasar kedua wilayah tersebut.
“Ketika program prioritas nasional berada di wilayah utara dan selatan Jawa Timur, maka dukungan infrastruktur sangat dibutuhkan untuk meningkatkan konektivitas, sehingga manfaat pembangunan bisa dirasakan secara merata,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Tulungagung, Dwi Hari Subagyo, menyatakan kesiapan pihaknya untuk berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
“Kami siap mendukung dan mengikuti program pembangunan infrastruktur dari pemerintah pusat. Tentu akan ada mekanisme yang harus kami lalui, dan kami akan terus menjalin koordinasi dengan pihak-pihak terkait,” tutur Dwi Hari.(tim)