CB, TULUNGAGUNG – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menuai sorotan tajam. Di tengah berbagai kecaman yang muncul di sejumlah daerah, program yang digadang-gadang sebagai solusi peningkatan gizi anak ini dinilai terkesan enggan melakukan evaluasi serius.
Akibatnya, polemik dan keluhan terus bermunculan dari masyarakat. Seperti di Kabupaten Tulungagung, implementasi MBG kembali memicu kritik keras setelah video protes wali murid SDN 1 Tertek viral di media sosial pada Jumat (13/3/2026).
Dan, uaya membawa perbaikan gizi bagi siswa, namun program unggulan pemerintah tersebut justru dinilai jauh dari harapan.
Dalam video berdurasi singkat yang diunggah oleh seorang wali murid, tampak sebuah kotak makan siswa yang hanya berisi tiga menu sederhana:
Yakni sepotong ayam goreng berukuran sangat kecil—bahkan disebut tak lebih besar dari dua ibu jari, sepotong tempe bacem tipis, serta satu buah jeruk dengan rasa sangat asam yang dikhawatirkan dapat memicu sakit perut pada anak.
Dengan nada sinis, wali murid dalam video itu mempertanyakan kualitas menu yang diberikan kepada para siswa.
“Bagaimana anak-anak bisa mendapatkan gizi cukup dan mencerdaskan bangsa kalau menunya seperti ini? Begini kok tidak mau dikatakan sebagai ajang korupsi,” ujarnya.
Dari hasil informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa makanan tersebut diduga dipasok oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) milik seorang bidan berinisial RM di Kelurahan Tertek.
Namun, ironisnya, ketika tim media mencoba melakukan konfirmasi via seluler, pihak SPPG yang bersangkutan memilih tidak memberikan tanggapan. Sikap serupa juga terlihat dari otoritas terkait.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Tulungagung, Sabrina Mahardika, hingga berita ini diturunkan belum memberikan klarifikasi resmi terkait standar pengawasan maupun mekanisme kontrol kualitas yang diterapkan di lapangan.
Kasus di SDN 1 Tertek disebut bukan satu-satunya persoalan dalam pelaksanaan MBG di Tulungagung.
Dalam sepekan terakhir, publik juga dihebohkan oleh beberapa temuan lain, di antaranya di PAUD Desa Karanganom, Kecamatan Kauman, yang menemukan buah naga dalam kondisi membusuk dan berbelatung.
Sementara di MI Al Huda Desa Sobontoro, Kecamatan Boyolangu, muncul keluhan bahwa menu yang diberikan dinilai jauh dari standar makanan layak konsumsi bagi anak.
Dan, rentetan temuan tersebut memunculkan dugaan adanya kelemahan serius dalam sistem pengawasan kualitas makanan serta mekanisme penunjukan vendor penyedia.
Kini masyarakat mendesak Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk segera mengambil langkah tegas. Program yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar itu dinilai berpotensi gagal mencapai tujuannya jika pengawasan terhadap dapur penyedia makanan tetap longgar.
“Evaluasi bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Jangan sampai anggaran gizi anak-anak justru ‘menguap’ dalam bentuk porsi yang tidak manusiawi,” ungkapnya.
Iapun menegaskan, kalau memiliki niatan baik jangan asal-asalan, apalagi ini menyangkut masa depan anak bangsa.
“Anak-anak Tulungagung membutuhkan protein dan vitamin nyata untuk tumbuh kembang mereka, bukan sekadar formalitas program,” tegas salah satu tokoh masyarakat setempat yang enggan disebut jati dirinya.(tim)