CB, SURABAYA – Banyaknya penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan aksi tidak humanis pada saat penertiban membuat miris anggota DPRD Kota Surabaya,dalam hal ini Wakil Ketua Komisi B Anugrah Ariyadi,SH, dengan dasar semakin banyak para pelaku usaha yang ditertibkan mengaduh ke dewan.
Harusnya dalam penertiban ada beberapa tahapan yang harus dilakukan Satpol PP Kota Surabaya,dengan mengedepankan negosiator , pemberian surat peringatan ,dan adanya mobil komando sebagai langkah humanis dalam bertugas.(2/3/19).
“Harusnya Satpol PP Kota Surabaya melakukan pendekatan pada pelaku yang ditertiban dengan menerjunkan tim negosiator dulu, surat peringatan dan harusnya dalam penertiban ada mobil pengeras suara sebagai langkah sebelum melakukan penertibanya,”ujar Anugrah.
Mengingat pentingnya adanya pendekatan humanis dalam penertiban sebagai penegak perda selayaknya mempunyai mobil komando, agar dalam menjalankan tugasnya mendapat simpati dari warga kota Surabaya.
“Selama saya lima tahun menjadi anggota dewan ,belum pernah ada pengajuan pada kami mobil komando (mobil pengeras suara), dan saya tidak pernah melihat adanya mobil komando dan tim negositor selama Satpol PP kota Surabaya menjalankan tugasnya,yang kami harapkan jangan melakukan kekerasan dalam menjalankan tugas,sebab apapun mereka adalah warga kita juga,” imbuh Anugrah.
Melihat beberapa kejadian salah satunya contoh seperti pasar pabean yang langsung dilakukan penggusuran tanpa langkah humanis hal itu akan menjadi pekerjaan rumah bagi kota Surabaya.(lang)