CB, Probolinggo – Rangkaian Roadshow Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI “Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi” yang tiba di Kota Probolinggo mulai Selasa (16/7) pagi hingga Rabu (17/7) di isi dengan berbagai kegiatan oleh KPK bersama Pemerintah Kota Probolinggo, sebagai bentuk upaya memberikan edukasi antikorupsi di berbagai elemen masyarakat.
Diawali dengan digelarnya press realess antara KPK dengan sejumlah awak media dan diteruskan dengan sejumlah kegiatan dihari berikutnya. Kegiatan yang dimaksud dipusatkan di depan kantor Wali Kota Probolinggo di Jalan Panglima Sudirman dan terbuka untuk umum. Siapapun bisa datang dan mendapatkan informasi yang diinginkan. Tentunya informasi tersebut terkait bagaimana KPK membangun dan menanamkan antikorupsi di Indonesia.
Kali pertama Jelajah Negeri dilaksanakan pada 2014 lalu. Pada 2019, bus roadshow KPK berkeliling ke-28 kota/ kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali. Kota Probolinggo merupakan kota ke 7 yang menjadi sasaran giat tim KPK tersebut.
“KPK hadir disini untuk mendekatkan program pencegahan korupsi di masyarakat. Pasti masyarakat bertanya-tanya, kok KPK hadir, siapa diperiksa? Bukan. Kami kesini ingin mengajak kolaborasi, bergandengan tangan bersama Pemerintah Kota Probolinggo,” ujar Koordinator Lapangan Roadshow Bus KPK RI, Epi Handayani saat dialog di Radio Suarakota, Senin (15/7) sore.
Selain sosialisasi internal dan kampanye antikorupsi, di halaman kantor wali kota disediakan area layanan publik. Sesuai undang-undang KPK, lembaga antirasuah ini juga bertugas menyelenggarakan pendidikan antikorupsi dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi.
Ada 9 nilai karakter antikorupsi yang dikampanyekan. Yakni Jujur, Peduli, Mandiri, Disiplin, Tanggung Jawab, Kerja Keras, Bijaksana, Berani dan Adil.
Direktur Pengaduan Masyarakat KPK RI, Cahya Hardianto Harefa menambahkan, roadshow jelajah negeri ini juga untuk memberikan edukasi pencegahan antikorupsi, harta kekayaan pejabat negara dan pelayanan terhadap masyarakat.
“Penangkapan (tersangka korupsi oleh KPK) untuk rasa jera. Harus ada sistem supaya orang-orang takut untuk korupsi, harus ada sistem yang mempersulit orang untuk bisa korupsi. Harapannya, orang tidak mau lagi korupsi. Ini yang kami harapkan. Bukan sekadar ditangkap, tapi juga ada sistem orang susah buat korupsi. Petugas administrasi pemerintahan, pelaku bisnis lama-lama tidak mau lagi korupsi. Ini harapan kami dari KPK,” beber Cahya saat jumpa pers, Senin (15/7) sore, di Sabha Bina Pradja Kantor Wali Kota.
“Kita betul-betul dalam rangka menjaga sama-sama khususnya di Kota Probolinggo tidak ada aparat yang korupsi. Sistem harus dibangun sampai benar-benar dalam dirinya sendiri sadar dan menolak korupsi. Itu harapan kami dari kegiatan tiga hari di Kota Probolinggo. Bersama-sama bersatu bangun negeri dengan antikorupsi,” imbuh Cahya yang didampingi Asisten Administrasi Umum Budiono Wirawan, Plt Inspektur Tartib Goenawan dan Kabag Humas Protokol Mardi Prihatini.
Salah satu rangkaian kegiatan KPK di kota Probolinggo ini dilanjutkan dengan sosialisasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada pembukaan roadshow KPK Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi, Selasa (16/7) di Puri Manggala Bakti, Kantor Wali Kota Probolinggo. Menurut Penasihat KPK RI, Budi Santoso, per tanggal 16 Juli 2019, berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, kepatuhan mencapai 97,92 persen. Pasalnya, dari 48 wajib lapor ada satu pejabat yang belum melaporkan kekayaannya.
Sedangkan rekapitulasi kepatuhan LHKPN bagi anggota DPRD Kota Probolinggo sudah 100 persen. Artinya, 29 wajib lapor yang merupakan wakil rakyat sudah melaporkan kekayaan.
Menurut Budi Santoso, LHKPN merupakan salah satu bagian parameter dari pencegahan korupsi. Parameter lainnya antara lain pelaporan gratifikasi, kinerja APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah), performance PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). “LHKPN dan gratifikasi ini dianggap penting oleh KPK sebagai akar korupsi,” tegasnya.
Sementara itu, progres koordinasi pencegahan korupsi di Kota Probolinggo di sebesar 46 persen. Di tahun 2018 kota ini diperingkat ke 36 dari 39 kota/kabupatan di Jawa Timur. Namun data per 1 Juli 2019, peringkat Kota Probolinggo naik 7 poin ke peringkat 29. “Memang harus bekerja keras, tapi jangan khawatir KPK siap memperbaiki rankingnya,” imbuh Budi yang menyebutkan data diambil dari monitoring center di KPK.
Progres koordinasi pencegahan korupsi rinciannya meliputi delapan sektor antara lain sektor perencanaan dan penganggaran APBD; pengadaan barang jasa; capaian PTSP; kapabilitas APIP; manajemen ASN; tata kelola dana kelurahan; optimalisasi pendapatan daerah; Barang Milik Daerah (BMD).
“Kami mengapresiasi political will punya aturan seperti ini. Bahkan Pemerintah Kota Probolinggo sudah memiliki SK untuk menunjuk pejabat di OPD. Sudah ada regulasi yang disiapkan sebagai landasan pekerjaannya. KPK akan terus melakukan evaluasi agar OPD berjalan baik,” imbuh Budi lagi saat berada di kota ketujuh yang disinggahi bus KPK ini.
Kehadiran KPK di Kota Probolinggo diharapkan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. KPK pun ingin dekat dengan masyarakat, sehingga tidak hanya dikenal dengan tindakannya saja tetapi ada pula upaya pencegahan yang dilakukan.
Hingga Rabu (17/7), KPK memberikan edukasi, sosialisasi dan pelayanan. Seperti pelaporan gratifikasi, pendidikan antikorupsi, kampanye antikorupsi, sosialisasi pemberantasan korupsi. KPK bekerjasama dalam pemberantasan korupsi dengan merangkul semua elemen masyarakat.
Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin menyatakan, sangat menguntungkan Kota Probolinggo menjadi salah satu jujugan roadshow KPK. Ia pun menanggapi informasi yang dibagikan oleh Budi Santoso bisa memicu pemerintahannya lebih baik lagi.
“Titik nol pemerintahan saya bersama wakil akan terus melakukan perbaikan. Per 1 Juli sudah peringkat ke 28, kami tetap berupaya di akhir tahun bisa lebih baik lagi. Tahun depan mudah-mudahan bisa lebih sempurna,” kata Habib Hadi.
Di masa kepemimpinannya yang baru beberapa bulan, ia bersyukur tidak ada laporan yang masuk ke KPK. “Tahun 2019 alhamdulillah tidak ada sama sekali. Yang penting bersama membangun Kota Probolinggo saling mengisi satu sama lain. Mari saling menjaga Insyaallah bisa kita hadapi bersama,” ujar Habib Hadi.
menariknya dalam Roadshow KPK ini juga dilaksanakan kegiatan pameran pelayanan publik diikuti Dispenduk Capil; Dinas Penanaman Modal dan PTSP; BPPKAD; Bank Jatim; Disdikpora; Dinas Perpustakaan dan Arsip; Bagian Organisasi; Kejari Probolinggo; Bea Cukai; Kantor Pertanahan Kota Probolinggo; Kantor Kemenag; Polres Probolinggo Kota; Indomaret; Samsat Probolinggo; PDAM dan PMI. (Mamad/Adv)