CB, LAMONGAN – Anggaran APBD Tahun 2017 sebesar 14.214.525.000,00 yang ditenderkan oleh Dinas Perhubungan terkait pemeliharaan dermaga patut dicurigai sebab ada dugaan kalau pekerjaan tersebut fiktif.
Menurut keterangan kepala Upt dermaga paciran Didik, kalau wartawan yang mau masuk dermaga harus meminta ijin dulu ke Dinas Perhubungan dan LLAJ provinsi jawa timur.
Namun di Dinas Perhubungan sendiri yang berkantor di jemursari setiap wartawan yang mau minta surat ijin liputan dipersulit dan selalu dibilang Pak nyono selaku kabid laut keluar kantor.
Kecurigaan dikarenakan adanya saling ping pong dan mempersulit maupun dianggap menghalangi pemberitaan wartawan yang akan meminta surat ijin liputan…
Sebenarnya aturan seperti itu tidak dibenarkan terhadap wartawan yang sedang mencari berita untuk kepentingan publikasi kepada masyarakat. Karena wartawan selaku kontrol sosial berhak meminta informasi pada pihak yang berkepentingan terutama dinas atau pemerintah, karena adanya hal yang semestinya tidak boleh untuk ditutup tutupi.
Jadi dengan adanya itu semua, seakan-akan pihak dinas terkait diduga mempersulit para wartawan yang ingin mendapatkan informasi, dan hal itu patut dipertanyakan… (bersambung/angga)