CB, SURABAYA – Program keluarga harapan (PKH) merupakan program nasional yg bersifat atas sektor pada tingkat propinsi dan Kab/ Kota instansi Dinas Sosial .menyedia layanan pendidikan dan kesehatan ,pusat data dan informasi.
Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf optimis jika para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) bisa bekerja secara professional dan telah memahami batasan-batasan kerja yang harus dilakukan. Semua kerja harus sesuai dengan apa yang telah diamanatkan kepada mereka.
“Saya percaya teman-teman PKH tahu apa yang dilakukan, tahu batasnya dan perlu melaksanakan tugas sesuai koridor ketentuan yang ada,” kata Gus Ipul, sapaan karib Saifullah Yusuf, usai menyerahkan secara simbolik bantuan operasional bagi PKH di Kantor Dinas Sosial Provinsi Jatim, Kamis (14/12).
Para pendamping PKH harus bersinergi dan melakukan inovasi di tengah keterbatasan yang ada. Guna membantu operasional, pemerintah juga mulai mencairkan bantuan operasonal bagi para pendamping ini. “Hari ini (kemarin, red) secara simbolik kita berikan bantuan operasional Rp650 ribu untuk masing-masing pendamping. Setiap tahun sudah dianggarkan untuk mereka ini, nilainya sama,” katanya.
Gus Ipul mengatakan, ketika pendamping PKH melakukan pendampingan, tentu diperlukan beberapa biaya operasional yang memang tidak tercover. Sehingga diperlukan biaya tambahan untuk para pendamping ini.
“Kita ingin PKH bisa bekerja dengan lebih baik di tengah keterbatasan yang ada. Memang perlu inovasi perlu kreatifitas, lebih-lebih ada pendamping yang sudah 10 tahun bekerja mulai tahun 2007,” ujar mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal ini.
Para pendamping ini diharapkan juga terus bersinergi. Mereka yang sudah senior diharapkan mampu memberikan bimbingan bagi yang muda. Begitu sebaliknya, para pendamping muda diharapkan terus memberikan masukkan agar program ini benar-benar berjalan dengan benar. “Alhamdulillah hingga saat ini belum ada laporan penyalahgunaan program ini. Tidak ada pungutan, sampai saat ini ndak ada laporan adanya pungutan,” ujarnya.
Sementara itu, di Jatim jumlah pendaping PKH saat ini mencapai 4.008 orang dan tersebar di 38 kabupaten/kota. Sedangkan keluarga penerima PKH telah mencapai 1 juta keluarga. Dengan program ini, maka kemiskinan di Jatim diharapkan juga terus bisa dikurangi. Kemiskinan adalah tanggung jawab semuanya. Pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat juga telah memiliki program pengurangan kemiskinan.
“Dulu saat awal Saya dan Pakde Karwo dilantik, kemiskinan masih 16 persen, sekarang alhamdulillah turun tinggal 11,77 persen dan ditargetkan tahun depan bisa turun lagi menjadi 10 persen,” tandasnya.
1,2 se Kab / kota ini cukup besar 4 juta lebih di bagi secara umum di setiap Kab / kota. (er)