CB, TULUNGAGUNG – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tulungagung, anggap anggota DPR dan Pemerintah tidak peka terhadap kesengsaraan rakyat. Bahkan, menurutnya, ditengah pendemi Covid-19 ini mereka tidak fokus mengurus maupun menyelesaikan dan malah justru membuat peraturan yang dianggap merugikan buruh dan rakyat alias hanya menguntungkan para investor serta pengusaha saja.
Didisisi lain, dengan dalih mendorong pemulihan ekonomi nasional dan membawa Indonesia memasuki era baru perekonomian global, DPR dan Pemerintah dianggap telah memfasilitasi kepentingan permainan ekonomi orang, yang berkuasa dan berkepentingan yang dilegalkan dalam UU Cipta Kerja. Hal itu yang disampaikan Ketua Cabang PMII Cabang Tulungagung Mohammad Afifudin saat orasi pada aksi demo damai di depan Gedung DPRD Tulungagung, Jumat (09/10).
”Yang kita lakukan bersama teman-teman ini adalah wujud ketidakkepercayaan kami terhadap DPR dan Pemerintah. Tentunya, PMII Tulungagung juga menolak UU Cipta Kerja, dikarenakan proses pembuatan tidak partisipatif dan tertutup,”katanya.
Seharusnya, lanjut Afifudin, proses pembuatannya seharusnya dilakukan dengan para pekerja untuk menyerap aspirasi pihak kerja. ”Ini jelas proses pembuatannya melanggar prinsip kedaulantan rakyat,”jelas Afifudin usai melakukan aksi demo ini kepada para awak media.
Sementara itu, aksi yang berjalan kisaran 30 menit ini hanya duduk-duduk ditengah jalan sembari membaca tahlil. Dan, usai membaca tahlil mereka para mahasiswa ini langsung berdiri dab menaburkan bunga kematian serta membakar dupa, yakni sebagai wujud ketidakpercayaan mereka pada DPR dan Pemerintah. Bahkan, menurutnya, para wakil rakyat dan pemerintah itu dianggapnya telah mati.
”Semoga saja doa kami segera terkabulkan, dan mereka-mereka yang berbuat sewenang-wenang itu segera dihempas oleh alam,”celetuk para mahasiswa saat menaburkan bunga di depan papan nama DPRD Tulungagung.(rul)