CB, TULUNGAGUNG – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), adalah organisasi profesi yang beranggotakan guru, dosen, tenaga kependidikan baik negeri maupun swasta. Dan, PGRI yang berjumlah kisaran 3 juta di seluruh Indonesia ini memang tak bisa dipandang dengan sebelah mata.
Dan, organisasi ini didirikan dengan semangat perjuangan para guru pribumi pada zaman Belanda, yakni pada tahun 1912 diharapkan bisa membawa perubahan dunia pendidikan semakin lebih baik dan semakin tambah maju serta guru bisa menjadi suri tauladan.
Namun, tak bisa dipungkiri, kadang organisasi ini ada perbedaan persepsi yang disebabkan segelintir oknum yang ingin ‘mencari keuntungan’ pribadi maupun ‘tetap’ ingin berkuasa. Tak pelak, berbagai cara pun kadang dilakukan. Untuk itu, perlu adanya penyamaan persepsi demi pendidikan di negeri ini semakin lebih maju lagi.
Sementara itu, PGRI Kabupaten Tulungagung, yakni pada 13 Desember 2020 bakal dilaksanakan pelaksanaan pemilihan pengurus . Namun, karena tak kunjung ada kabar, berkisar 16 Ketua Cabang PGRI di Tulungagung ini mengajukan untuk segera bertemu dengan para pengurus, dan yang akhirnya dikabulkan pada Senin (30/11, red).
Namun, ironisnya, Ketua PGRI Tulungagung, Sugiarno dan bendaharanya tak hadir dalam acara tersebut. Padahal, mereka 16 Kepala Cabang ini menginginkan adanya laporan pertanggungjawaban (LPJ) serta transparansi pembelian dan penjualan aset milik PGRI Tulungagung tersebut. Ada apakah, sehingga mereka tidak hadir?
Muyanto, Ketua Cabang Campurdarat saat menunggu hadirnya para pengurus yang cukup lama itu berceloteh bersama rekan-rekannya, yakni membahas perihal transparansi dan diduga adanya kejanggalan soal pembelian tanah.
”Contohnya, terkait pembelian tanah yang ada dibelakang itu kurang adanya transparansi. Karena apa, mereka para pengurus tidak melibatkan Ketua Cabang,”kata Riyadi kepada Cahaya Baru.
Sehingga, laniut Riyadi, bagaimana proses pembeliannya itu para Ketua Cabang tidak tahu dan itu hanya pengurus saja. ”Kalau versi pengurus, mungkin bisa jadi transparan, tapi menurut kami belum transparan. Tapi, kalau ditanya ke pengurus, pasti jawabannya transparan,”jelasnya.
Masih kata Riyadi, dirinya juga menerima informasi perihal mobil Inova milik PGRI Tulungagung itu pun dijual. Dan, terkait penjualan mobil tersebut juga belum ada laporan. ”Informasinya, mobil Inova juga dijual, itupun juga belum ada laporan,”kata Riyadi.
Sementara itu, Sekretaris PGRI Tulungagung, Asmadi, saat dikonfirmasi perihal tersebut tidak tahu-menahu. Dan, menurutnya, semua itu adalah wewenang ketua dan bendahara. ”Kalau itu urusan ketua, saya urusannya kesekretaiatan. Saya nggak mau ngurusi masalah itu, masing-masing punya bagian sendiri-sendiri. Tanya saja pada ketua,”’kata Asmadi kepada Cahaya Baru.(rul)