CB, TULUNGAGUNG – Solidaritas mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Tulungagung menggelar aksi damai untuk menyampaikan aspirasi ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung, Senin (5/4). Dalam aksinya, BEM menyuarakan orasi terkait Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB-P2) pedesaan dan perkotaan yang bergulir sampai sekarang dan yang berimbas pada penetapan kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
Aksi turun jalan BEM dengan mengelilingi Aloon-aloin Tulungagung itu, mereka dikawal aparat. Dan, setelah datang di Pemkab Tulungagung, puluhan mahasiswa ini langsung masuk ke Ruang Praja Mukti Pemkab Tungagung untuk melakukan audensi dengan Sekretatis Daerah (Sekda) Drs Sukaji Msi, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Tulungagung, Endah Inawati SE, MM dan dua Kabid Bapenda.
Sementara Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Tulungagung Mahda Fuat Amirudin membeberkan ada empat (4) indikator yang disampaikannya yaitu kenaikan SPPT PBB-P2 tahun 2021 yang meningkat secara signifikan di banding tahun 2019 dan 2020, lalu.
Kenaikan SPPT PBB-P2 dan jumlah NJOP yang tidak proposional dan besaran stimulus yang tidak merata ini, diduga minim sosialisasi pada masyarakat. Hal itu yang disampaikan Mahda yang juga Presiden Mahasiswa IAIN Tulungagung tersebut.
“Kami berharap aksi damai ini bisa membuat Pemerintah Daerah melalui Bapenda segera tinjau ulang kebijakan, merevisi maupun mensosialisasikan NJOP dan PBB P2 pada masyarakat,”kata Mahda.
Sekda Tulungagung Drs Sukaji Msi berjanji tidak akan mencabut maupun atau mengurangi stimulus dalam kurun waktu tiga tahun kedepan. “Saya berjanji dalam waktu 3 tahun kedepan tidak ada pencabutan atau ada pengurangan stimulus,” kata Sukaji saat menjawab pertanyaan Presiden Mahasiswa IAIN Tulungagung.
Sementara itu, Camat Kedungwaru Hari Prasetyo saat ikut dalam audiensi pada puluhan BEM di ruang Praja Mukti itu mengakui soal kenaikan pajak tersebut minim sosialisasi. “Saya akui, kenaikan pajak ini sebenarnya hanya minim sosialisasi,”katanya.(rul)