Rapat Paripurna Penetapan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2020 Digelar sesuai SOP Pencegahan Penyebaran Covid 19

CB, Mojokerto – Rapat Paripurna DPRD kabupaten Mojokerto digelar sesuai SOP Pencegahan Penyebaran Covid-19 dengan mengatur jarak tempat duduk dimana masing-masing fraksi mengirim beberapa perwakilannya. F. PKB sebanyak 6 orang termasuk Pimpinan DPRD, F. PDI-P sebanyak 6 orang termasuk Pimpinan DPRD, F. Golkar sebanyak 3 orang termasuk Pimpinan DPRD, F. Demokrat sebanyak 3 orang termasuk Pimpinan DPRD, F. PAPI 6 orang, F. PKS 2 orang dan F. Nasdem Hanura 2 orang.

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD kabupaten Mojokerto Hj. Setia Puji Lestari dengan didampingi H. Subandi dan H. Sholeh.

Bertempat di ruang rapat Graha Whicesa DPRD Kabupaten Mojokerto, Jalan. R.A Basoeni No. 35 Sooko, Mojokerto, Rapat juga dihadiri Bupati Mojokerto Hj. Dr. Ikfina Fatmawati, Wakil Bupati Mojokerto H. Muhammad Al Barra Lc, M.Hum., Forkopimda serta Kepala OPD, Jumat (9/7/2021).

Agenda Rapat Paripurna, sebagai berikut: 1. Penyampain laporan Badan Anggaran dan Pendapat Akhir Fraksi-fraksi, 2. Penetapan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020, 3. Penandatanganan Keputusan Bersama dan Berita Acara kesepakatan bersama terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.

Dalam Rapat Paripurna, semua Fraksi menyetujui Penetapan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 dan untuk selanjutnya, diserahkan ke Gubernur Jawa Timur.

Bupati Mojokerto Hj. Dr. Ikfina Fatmawati menyampaikan banyak berterima kasih atas disetujuinya Penetapan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.

Karena kita berada dalam situasi PPKM, saya tidak akan membacakan pidato secara keseluruhan karena kita sebetulnya dibatasi oleh waktu ketika mengadakan kegiatan dalam ruangan tertutup untuk saat ini, jelas Bupati. Ada dua hal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini, yaitu: meningkatkan capaian vaksinasi dan pelaksanaan PPKM Darurat, lanjutnya.

“Pelaksanaan APBD tahun 2020 LKPJ Kabupaten Mojokerto sudah mendapatkan penilaian dari BPK RI dan alhamdulilah kita mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tentunya ada beberapa PR, ada temuan-temuan dari BPK RI yang harus kita tindaklanjuti. Kami juga menerima dan mencermati semua evaluasi yang diberikan dan kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas pendapat, saran, rekomendasi dan berpikiran positif. Semuanya kita perhatikan agar kami tindaklanjuti saya akan membawa sendiri ini perangkat daerah,” pungkas Bupati Mojokerto. (Ertin Primawati)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *