CB,TULUNGAGUNG – Ditengah pendemi Covid-19, sangat penting bagi masyarakat untuk bisa mendapat bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah sesuai haknya. Tentu, peran penting pendamping sangat dibutuhkan agar hak dasar masyarakat tidak selalu menjadi ‘ajang bisnis’ para oknum pencari untung.
Di Kabupaten Tulungagung ini misalnya, penyaluran Bansos BPNT masih saja menuai kritik dari berbagai kalangan. Pasalnya, penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diduga sarat masalah alias masih mengabaikan Pedum. Tak pelak, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ini pun mengeluh saat apa yang diterima itu tak sesuai kenyataan. Dan, siapakah sebenarnya yang bertanggungjawab masalah keruwetan bansos di Kabupaten Tulungagung tersebut?
Bahkan, pada umumnya, Keluarga Penerima Manfaat mendapatkan BPNT itu melalui paketan. Sehingga, besar kemungkinan bantuan itu jadi ajang penyimpang para oknum. Terbukti, pembagian BPNT pada KPM di Desa Bangoan dan yang ada desa-desa lainnya, KPM yang mendapat Bantuan Pangan Non Tunai dari E-warung masih dalam bentuk Paketan. Tentu, hal semacam ini sangat menyalahi Pedum.
Totok Yulianto, selaku Ketua LSM Cakra mengatakan, kalau penyaluran BPNT di Tulungagung sangat memprihatinkan. Mengingat, Pedum yang seharusnya menjadi acuan tapi malah diabaikan. Bahkan, TKSK dan Timkoord pangan Untuk menjamin penyaluran agar sesuai Pedum nyaris tak terlihat dalam menjaga Pedum dan pada akhirnya KPM yang menjadi korban.
“Penyaluran BPNT di Kabupaten Tulungagung sangat miris dan memprihatinkan, dimana pedum yang seharusnya sebagai acuan malah justru diabaikan. Ironisnya lagi, pemerintah telah membentuk TKSK dan Timkoord pangan untuk menjamin penyaluran agar sesuai Pedum tapi nyaris tak terlihat dalam menjaga Pedum dan tentunya KPM lah yang terdampak atas haknya,” kata Totok saat dihubungi cahayabaru.id via WhatsApp.
Dan siapa yang bertanggungjawab masalah tersebut, lanjut Totok, seharusnya APH Tulungagung semestinya segera bisa mengudari keruwetan penyaluran BPNT yang diduga melibatkan banyak oknum itu. Bahkan, menurutnya, Sekda Tulungagung selaku Ketua Timkor dan Kepala Dinas Sosial sangat memiliki peran penting, namun pada kenyataannya terkesan tutup mata atau mungkin adanyq kongkalikong soal BPNT tersebut.
“Semua sudah jelas dan tentu semua kembali pada APH yang ada di Kabupaten Tulungagung. Dan, kalau APH di Tulungagung ogah-ogahan, semoga saja laporan kami di Kemensos yang rencanannya akan hadir kembali di Tulungagung nanti bisa membuahkan hasil yang memuaskan,” paparnya.(Khairul)