Gelar FGD II DPRD Bojonegoro Mendapat Inisiatif Empat Rancangan Raperda

CB, Bojonegoro – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro gelar forum group discussion (FGD) II sebanyak empat rancangan peraturan daerah (raperda) (26/11/2021). Komisi A DPRD membahas Raperda tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin.

Kemudian, Komisi B membahas dua raperda yaitu Raperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan. Sedangkan, Komisi C membahas Raperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A).

Ketiga komisi itu menggandeng Universitas Bojonegoro (Unigoro) untuk menyusun naskah akademik sekaligus draf raperda. Komisi A dan Komisi C gelar FGD II di Garasi Café. Sedangkan, Komisi A di Adelia Cafe.

Anggota Komisi A DPRD Agung Handoyo menerangkan, bahwa raperda inisiatif berupa bantuan hukum bagi masyarakat miskin tentu jadi terobosan. Sehingga pemerintah hadir melakukan advokasi dan bantuan hukum bagi masyarakat miskin tersandung kasus pidana maupun perdata.

“Nantinya ketika raperda ini sudah disahkan, prinsipnya APBD Pemkab Bojonegoro bisa untuk membiayai bantuan hukum bagi masyarakat miskin,” jelas politisi PDI-Perjuangan itu.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro Sigit Kushariyanto mengatakan, bahwa inisiasi raperda LP2B merupakan tindak lanjut dari Perda Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Bojonegoro 2021-2041. Juga sinkronisasi sesuai dengan peraturan dari pusat.

“Dasar raperda LP2B tentu mengacu para perda RTRW Bojonegoro, sehingga penentuan lahan pertanian dan pangan ini harus tepat dan sesuai,” beber politisi Partai Golkar itu.

Lalu, Anggota Komisi B Donny Bayu Setiawan menjelaskan, bahwa terkait raperda perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan tentu diharapakan bisa memberikan manfaat dari sisi ekonomi maupun sosial. Salah satu masukan yang disampaikan ialah agar para petani desa hutan dari LMDH bisa turut mengakses pupuk subsidi.

“Ada banyak masukan kami tampung, nanti selanjutnya akan dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi,” kata politis PDI-Perjuangan itu.

Sementara itu, Ketua Komisi C Mochlasin Afan menerangkan, bahwa raperda P3A masih proses melengkapi isi draf. Harapannya tentu raperda mampu memberikan perlindungan optimal kepada perempuan dan anak. Masukan dari beberapa OPD terkait dan organisasi masyarakat senantiasa ditampung agar menjadi raperda yang berkualitas dan komprehensif.

“Selanjutnya, kami dari Komisi C juga berencana kunjungan Kementerian PPA untuk meminta masukan demi penyempurnaan raperda P3A,” pungkasnya.(hms/aj)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *