CB, Surabaya – PTM ( Pelajaran Tatap Muka ) Surabaya yang sudah digelar serempak di sekolah sekolah sudah sepekan berjalan, evaluasi dilakukan untuk mengetahui hasil.Hearing Komisi D DPRD Kota Surabaya mengundang Ketua gugus tugas covid19 dan Dinas Pendidikan.Senin (17/1/2022 )
Ridwan Sekretaris BPBD Kota Surabaya juga menyampaikan, pedagang yang bisa menimbulkan kerumunan, itu tugas Satpol PP tapi harus kolaborasi, kerjasama semua punya kepentingan termasuk orang tua, untuk menyampaikan pada anaknya agar tidak jajan diluar.
“Tugas kita mengatur agar tidak ada kerumunan pada anak, tugas Satpol PP mengatur pedagang pedagang agar tidak jualan disitu, semua terkait,” ujarnya.
Apakah selama PTM ini ada temuan yang terpapar ? “Belum ada” jawabnya.
Untuk transit sebelum pulang juga sudah banyak di lakukan oleh sekolah sekolah negeri, bagi sekolah yang belum, di harapkan untuk menyiapkan ruang transit.
“Hasil dari keliling sudah banyak yang ada ruang transit ,kantin juga bisa dijadikan ruang transit,taman taman juga bisa di jadikan transit,”pungkasnya.
Sementara itu Khusnul Khotimah Ketua Komisi D DPRD Surabaya menyampaikan pada media, dalam 1 pekan ini memang ada edaran dari dispendik ke sekolah sekolah juga ada link evaluasi untuk setiap harinya yang dikirim ke sekolah untuk mengetahui kondisinya.
“Durasi frekwensi waktu pulang shift pertama dengan durasi waktu mau masuk kedua renta dengan kerumunan itu harus di evaluasi, “katanya.
Dia juga menyampaikan pada gugus tugas dan Dinas Pendidikan untuk mengedukasi pada penjual penjual di sekitar sekolah, untuk melakukan pendekatan persuasif jangan sampai anak anak menunggu sambil jajan yang akhirnya menjadi kerumunan.
Komitmen orang tua dibutuhkan ,waktu anak pulang, dijemput Tepat waktu jangan sampai menunggu terlalu lama yang bisa menimbulkan kerumunan.
“Durasi waktu shift pertama dengan shift kedua hendaknya jangan 30 menit karena terlalu pendek tapi 50menit atau 1jam, prinsip melindungi anak anak adalah point yang sangat penting”, pungkasnya.
Chayo Siswo Utomo,ST. anggota Komisi D DPRD Surabaya menambahkan, kita masih evaluasi kalau ada kekurangan kekurangan itu wajar terutama dari SD.
Semula tidak ada PTM kemudian ada PTM jadi ada beberapa fasilitas yang harus dibersihkan dan seterusnya,terutama yang terkait dengan protokol kesehatan ketika PTM berlangsung.
“Penandaan marking jaga jarak harus ditegaskan, ditebalkan lagi, himbauan pemakian masker jangan bertukar masker, karena yg dihadapi sekolah SD harus sering di ingatkan”katanya.
“Yang harus di garis bawahi,kewenangan Dispendik, kalau kemudian ada sekolah yang melangar prokes SKB4 Mentri di pasal ke 8 ada kewenanganya dapat memberikan sangsi” ujarnya.
Sekolah SD juga bisa berkomunikasi dengan kelurahan,kecamatan setempat agar di backup, dibantu Satpol PP, supaya tidak terjadi kerumunan.
Juga ngak kala pentingnya dirumah, itu juga harus mendapat perhatian. Menjalin hubungan dengan wali murid supaya prokes tidak hanya saat di sekolah,
“karena penyakit ini tidak hanya di tularkan di sekolah tapi di manapun bisa, ini yang harus disadarkan pada wali murid agar turut menjaga juga”kata Siti Mariyam anggota Komisi D DPRD Surabaya.
“Kita perlu waspada karena penularan lebih cepat dari varian delta,walaupun tidak sedasyat delta, jadi semuanya turut bertangung jawab tidak hanya satgas Covid, Linmas tapi pengawasan yang mempuyai waktu lebih banyak adalah orang tua”imbuhnya.(lang)