Cahayabaru, Bojonegoro – Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bojonegoro Menggelar rapat lanjutan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran (TA) 2022 tentang bantuan dana hibah ke Kabupaten Blora dan Sumedang yang totalnya mencapai Rp 34 milyar lebih, Rabu (21/09/2022) di ruang rapat paripurna DPRD lantai II dan dipimpin oleh ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro Abdullah Umar S.Pd. didampingi oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bojonegoro H. Sukur Priyanto, SE., M.AP., Wakil Ketua II Sahudi, SE., Wakil Ketua III Hj. Mitro’atin, S.Pd.
Juru bicara dari Fraksi PKB Miftahul huda mengatakan, secara keseluruhan fraksi PKB menyetujui tentang bantuan ke kabupaten Sumedang, penting bagi kami mengenai stunting butuh terobosan baru. Sedangkan untuk kabupaten Blora juga mendukung sepenuhnya karena ini adalah bentuk sinergi antar kabupaten.
Juru bicara dari fraksi Golkar Sigit Kushariyanto SE., MM. mengatakan pada dasarnya setuju untuk dana bantuan ke Kabupaten Sumedang, tapi dengan catatan kebijakan harus berimbang. Untuk kabupaten Blora juga setuju karena nilai positif nya ini dalam rangka kerjasama antar daerah dan nantinya bisa juga di rasakan oleh masyarakat Bojonegoro.
Juru bicara dari fraksi PANris Ali Huda menyatakan tidak setuju terkait hibah dana untuk aplikasi ke Kabupaten Sumedang. Dan untuk Kabupaten Blora saya mewakili dari fraksi juga tidak setuju, karena dampak positif nya untuk kabupaten Bojonegoro minim sekali.
Juru bicara dari fraksi Gerindra Sally Atyasasmi SKm.MKm mengatakan, untuk dana ke Sumedang dan Blora pada prinsipnya menyetujui tapi, sebagai catatan harus lebih menyempurnakan aplikasi tersebut, tidak serta merta mengandalkan aplikasi, karena saat ini kita tidak memiliki indikator kemiskinan lokal, tidak serta merta cuma di lihat dari rumah yang berlantai tanah dan dindingnya belum tembok, karena banyak rumah jelek di Bojonegoro tapi mereka punya sapi dan sawah banyak.
Juru bicara dari fraksi Demokrat Mochlasin Afan, SH., MH. mengatakan, secara prinsip setuju dengan dana bantuan ke Kabupaten Sumedang dan Blora. Tapi dengan catatan Aplikasi Sumedang kalau itu cuma menjadi alat ukur mendeteksi stuntin keliru, karena ini cuma alat. yang paling penting saat ini adalah program eksekusi kepada mereka yang masih miskin. Untuk Kabupaten Blora setuju tapi Nominalnya 5 milyar, bentuk kita menghargai Kabupaten tetangga.
Juru bicara dari fraksi Nasdem H. Ahmad Suyono, tidak setuju terkait bantuan aplikasi ke kabupaten Sumedang, karena banyak masyarakat kita yang masih miskin, lebih baik untuk bantu mereka. Untuk bantuan hibah ke Kabupaten Blora, setuju tapi dengan catatan nilainya 5 milyar.
Juru bicara dari PDI Perjuangan Lasmiran menjelaskan, untuk ke Kabupaten Sumedang setuju tapi dengan cacatan harus dikurangi dari nilai yang di anggarkan. Sedangkan untuk kabupaten Blora juga setuju tapi dengan nominal 15 atau 20 milyar.
Juru bicara dari fraksi PPP Choirul Anam, S.Th.I,MM mengatakan sepakat terkait bantuan dana ke kabupaten Sumedang 1,2 milyar. Dan untuk kabupaten blora kami setuju 5 milyar, karena ini adalah bentuk untuk membantu daerah lain, tapi yang perlu kita perhatikan adalah kebutuhan dasar kita dulu.
Ketua DPRD Bojonegoro Abdullah Umar S.Pd. sebelum mengetok palu untuk menutup rapat memaparkan bahwa dari delapan fraksi yang tidak setuju hanya satu fraksi yaitu PANris.
Diberitakan sebelumnya, Pemkab Sumedang sendiri adalah satu-satunya yang memperoleh penghargaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) terbaik. Dengan SPBE itu Sumedang mampu menurunkan angka kemiskinan dan stunting. Sistem itu bisa memotret kondisi jumlah penduduk dan rumah layak dan tidak kemudian sisi sekor yang lain juga.
Sedangkan dana hibah untuk Kabupaten Blora satu sisi nilai manfaatnya bahwa dengan dibangunnya jembatan Terusan Bojonegoro Blora (TBB) sangat dirasakan masyarakat Bojonegoro untuk manfaat nya. Untuk memperlancar aktivitas warga Bojonegoro menuju bandara ngloram jalan perlu diperbaiki. Perbaikan jalan tersebut adalah bentuk sinergi atau kemitraan antar Kabupaten. (aj)