CB-Tanah Bumbu – Sekarang ini masih warga prasejahtera yang belum mendapat bantuan sebab tidak masuk dalam database kemiskinan yang dikenal dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)?
Selain itu warga yang mampu, tapi justru mendapat bantuan pemerintah masih belum jelas.
Miskomunikasi data warga miskin disinyalir yang berusaha diperbaiki Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Dinas Sosial (Dinsos).
Sebelumnya ditahun lalu, Dinsos Tanah Bumbu menggelar Rapat Koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) beserta para TKSK dan Pendamping PKH Kabupaten Tanah Bumbu.
Pada rakoor itu dibahas berbagai permasalahan data kemiskinan serta langkah verifikasi dan validasi (Verval) data sebagai satu-satunya data rujukan untuk memberikan bantuan atau jaminan sosial dari APBD.
Sedangkan verifikasi dan Validasi ini penting agar penanganan warga miskin di Kabupaten Tanah Bumbu tepat sasaran dan lebih efektif.
Sehingga terpantau di lapangan, di awal tahun 2023 ini, Dinsos Kabupaten Tanah Bumbu mulai melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan di seluruh kecamatan, desa/kelurahan.
Petugas Verval dari Dinas Sosial yang ditugaskan di Kecamatan Mantewe, Jailani mengatakan bahwa verifikasi dan validasi ini langsung dilakukan secara door to door agar data lebih efektif dan valid.
Maka nanti dari hasil verval ini, akan dibawa lagi ke Dinsos untuk dilakukan croscek data lagi apakah yang bersangkutan layak atau tidak. Yang tidak layak itu nanti diusulkan untuk dikeluarkan dari bantuan sosial” ungkap Jailani., 04/01/2023
Dikatakannya, bahwa yang didata tersebut adalah para anak yatim piatu, penyandang disabilitas dan lansia yang nantinya akan mendapat bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu berupa uang tunai atau sembako.
Data anak yatim nanti akan mendapatkan bantuan Rp.100 ribu perbulan, Penyandang disabilitas sebesar Rp.200 ribu dalam bentuk sembako dan Lanjut usia (Lansia) sebesar Rp.200 ribu dalam bentuk sembako, ungkapnya.
Jhon/Real