CB, SURABAYA – Puluhan petani yang tergabung dalam Front Perjuangan Petani Mataraman (FPPM) menggelar aksi di kantor gubernur Jawa Timur dan DPRD Jawa Timur, Kamis (27/7/2023).
Dalam aksi tersebut mereka mengeluarkan tuntutan agar menjadikan Jawa Timur menjadi barometer nasional dalam hal pengelolaan pemerintahan khususnya terhadap kelompok petani.
Menurut peserta aksi, Muhammad Ikbal mengatakan pihaknya ingin mengingatkan pemprob bahwa sering mendapatkan program kawasan hutan dengan pengelolaan khusus (KHDPK) dari kementerian lingkungan hidup pusat.”Totalnya mencapai 45,48 persen dari total keseluruhan yang digelontorkan di seluruh pulau Jawa,”terangnya.
Pria asal Lumajang ini mengatakan program tersebut harusnya bisa dimaksimalkan penyerapan/perluasan dan pemerataan lapangan usaha bagi petani di daerah.”Termasuk pula bisa membantu meningkatkan pendapatan bagi petani di daerah,”jelasnya.
Tak hanya itu, lanjut Ikbal, meski demikian pihaknya juga menyoroti banyaknya mafia pertanahan gentayangan di beberapa daerah di Jawa Timur.”Mereka ini selalu menjanjikan bisa mendapatkan SK bagi petani untuk mendapatkan program KHDPK. Namun, harus membayar sejumlah uang. Ini sangat meresahkan sekali,”jelasnya.
Ditambahkan olehnya, sesuai informasi diperoleh dari 347 kelompok perhutanan sosial (KPS) tersebut,terbentuk Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) atau sebesar 53 persen dari jumlah KUPS di pulau Jawa.”Dan yang terpenting adalah propinsi Jawa Timur berada posisi terpenting dalam menedukung keberhasilan pengelolaan hutan se Jawa maupun nasional. (Ful)