CB,Surabaya – Komisi D DPRD Kota Surabaya gelar hearing terkait evaluasi PPDB di ruang Komisi D hadir Ketua, Wakil Ketua serta anggota Komisi D dan dari Dinas Pendidikan (Dispendik ) Kota Surabaya Yusuf Mansruh.
Hari Santoso S.H., anggota komisi D mengatakan saya kecewa banget karena ternyata PPDB tahun ini sekolah SMP Negeri ini rata rata mengurangi rombel jadi yang dulu biasanya 10 kelas sekarang 9 atau 8 kelas padahal kelulusan SD ini tidak lebih kecil dari tahun kemarin sebetulnya kalau kita menginginkan proses PPDB ini berjalan dengan baik justru rombel SMPN di tambah.(2/8/2023).
Karna berkaitan dengan MBR , masyarakat bisa mendaftar melalui MBR, tahun sekarang tidak bisa, ketika masyarakat mendaftar melalui afirmasi yang tidak gamis maupun pragamis langsung ketolak oleh sistem sehingga masyarakat bingung.
“Lari ke jalur prestasi tetap presentasenya hanya segitu akhirnya semua melalui zonasi dan disinilah pertarungan siswa sangat ketat sehingga siswa banyak yang tidak mendapatkan bangku sekolah di negeri,” kata Hari Santoso.
Ia menambahkan,Yang jadi masalah lagi ketika sudah tidak dapatkan sekolah negeri dan mendaftar ke sekolah swasta kena biaya yang cukup tinggi.
“Apakah Walikota ini mau masyarakatnya ,warganya nanti tidak ada yang sekolah ,ini mohon pak Wali betul betul memikirkan ini,” ucapnya.
Kalau memang rombel SMP ini di kurangi solusinya adalah swasta di gratiskan bagi yang tidak tertampung sesuai data yang kita peroleh saat ini masih ada 4000 lebih siswa sampai hari ini belum daftar.
“Saya sangat sedih sekali ketika rombel SMPN di kurangi swasta tetap banyak yang berbayar,”imbuh Hari.
Mengenai PPDB untuk tahun depan perlu apa tidak ada perubahan sistem, menurut komisi D sistem pasti ada evaluasi secara nasional mungkin berbagai daerah sama, jadi Zonasi, Prestasi ini harus di tingkatkan karna sayang kalau siswa berprestasi tinggi ngak bisa masuk karena jatah kuota aja.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan Surabaya Yusuf Masruh, terkait hearing ini mengatakan, hari ini kita semua akan evaluasi pelaksanaan kemarin sebagai dasar untuk tindak lanjut tahun 2024.
” Nanti yang zonasi di evaluasi yang intinya nanti ada formulasi yang saling bisa win win solusi jarak dan kemampuan anak,”ucapnya.
Jadi win solusi kemampuanya zonasinya ini menjadi pertimbangan pertimbangan evaluasinya yang tahun ini, harapan kami ke mendikbudristek kita sampaikan kondisi daerah ini tidak sama dengan kondisi satu dengan lainya ,mulai dari populasi demografisnya saya yakin ngak sama.
Di singung mengenai perbaikan zonasi dispendik mengatakan kalau demi warga, anak anaknya ya setuju, mangkanya kita pakai kajian kajian yang akan kita sampaikan ke Mendikbudristek.
“Untuk siswa gamis yang tidak mendapatkan sekolah gratis Ia mengatakan, ini sudah saya sampaikan ke teman swasta kalau ketemu siswa Gamis atau pragamis mesti di tindak lanjuti, kalau memang orang tua ada miskomunikasi bisa ke dinas nanti kita fasilitasi,”kata Yusuf.(lg)