CB, TULUNGAGUNG-Lagi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tulungagung menggelar rapat paripurna, Jumat (18/8), di lantai dua gedung dewan setempat. Dan, kali ini rapat paripurna beragenda persetujuan antara Pemkab Tulungagung dengan DPRD Kabupaten Tulungagung soal rancangan KUA-PPAS tahun anggaran APBD tahun anggaran 2024 dan rancangan perubahan KUA-PPAS APBD tahun anggaran 2023.
Sedangkan rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tulungagung Marsono SSos, yang didampingi oleh tiga Wakil Ketua DPRD. Rapat paripurna ini dihari langsung Bupati Tulungagung Drs Maryoto Birowo MM, Wakil Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo SE, Sekretaris Sekda Tulungagung Drs Sukaji MSi, OPD terkait serta para camat.
Dalam kesempatan ini, Tutut Sholihah ketika menyampaikan laporan hasil reses dewan, yakni rapat paripurna menyepakati dan menyetujui rancangan KUA-PPAS tahun anggaran 2024 menjadi KUA-PPAS tahun anggaran 2024 yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2024.
Rancangan perubahan KUA-PPAS tahun anggaran 2023 ini disepakati dan disetujui menjadi perubahan KUA-PPAS tahun anggaran 2023 yang bakal menjadi pedoman dalam penyusunan perubahan APBD tahun anggaran 2023.
Sebelumnya, dalam rapat paripurna juga disampaikan laporan pelaksanaan reses DPRD Tulungagung masa sidang III tahun sidang IV periode Mei – Agustus 2024, yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 – 22 Juli 2023.
Selain itu, dalam rapat paripurna dibacakan pula laporan hasil pembahasan Badan Anggaran terhadap KUA-PPAS tahun anggaran 2024 dan perubahan KUA-PPAS tahun anggaran 2023. Laporan ini disampaikan langsung anggota Badan Anggaran, Andri Santoso AMd Kep.
Dan, menurut Andri, dari hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Tulungagung didapat catatan-catatan strategis guna perbaikan di masa mendatang. Di antaranya peningkatan pengawasan dan pembinaan di desa terkait belanja modal perlu ditingkatkan, pengembangan peningkatan destinasi wisata di Kabupaten Tulungagung untuk meningkatkan PAD dan besaran alokasi belanja infrastruktur perlu ditingkatkan lagi.
“Banggar juga memberi catatan untuk perekrutan PPPK belum terpenuhi sesuai kebutuhan tenaga guru, sehingga perlu diupayakan ada peningkatan tambahan di tahun 2024,” kata Andri.
Sementara itu, Bupati Maryoto Birowo dalam sambutannya menyatakan akan melakukan evaluasi setelah Badan Anggaran memberi catatan, diantaranya soal perekrutan PPPK.
“Perekrutan PPPK tenaga guru merupakan prioritas, sampai saat ini sudah ada sekityar 2.450 guru yang menjadi PPPK. Itu artinya sudah menjadi prioritas,” jelas Bupati Maryoto.
Pada tahun 2023 ini, lanjut bupati, pihaknya bakal mengusulkan lagi pengadaan PPPK. Dan, jumlah yang bakal diajukan pun berkisar 300 tenaga PPPK dengan rincian tenaga guru sebanyak 60 orang, tenaga teknis administrasi sejumlah 160 orang dan tenaga kesehatan sebanyak 80 orang.
“Semoga ini bisa menjadi harapan bagi mereka yang kemarin belum masuk PPPK,” jelas Mantan Sekda Tulungagung ini.(Hsu)