CB, Surabaya – Komisi B DPRD Kota Surabaya gelar rapat bersama PT BPR Surya Artha Utama (SAU), salah satu BUMD milik Pemkot Surabaya memberikan bantuan pinjaman permodalan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Surabaya untuk bangkit dari kemiskinan pasca pandemi Covid-19.
Anas Karno Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya mengatakan, Kawan kawan komisi B mempromosikan, BPR SAU mungkin harus menambah dari pada anggota lainya yang berada di tingkat bawah mengingat sekarang ini sudah banyak menjadi nasabah BPR SAU.
Kita ini ada progres BPR SAU karena sudah banyak, maka kita berkoordinasi terhadap hal hal yang macet itu bisa di carikan solusi, ada hal hal yang mana pinjaman itu ,RT, RW, LPMK bisa pinjam ke BPR SAU ada hal yang teknis yang mana bisa aouto debet di bank Jatim.(16/8/2023).
“Jadi sementara itu di berhentikan bulan Juni, demikian ini harus kita undang kembali bank Jatim, BPR SAU agar bisa cair dan bisa di gunakan atau di optimalkan ,RT,RW,LPMK itu bisa meminjam dari BPR SAU,”katanya.
Sementara itu Dirut PT BPR Surya Artha Utama (SAU), Renny Wulandari mengatakan, Tahun lalu, PT BPR SAU menerima penyertaan modal dari Pemkot Surabaya sebesar Rp 10 miliar. Kemudian 2023 ini sudah cair Rp 10 miliar dengan fokus UMKM.
“Alhamdulillah itu bisa terserap. Karena terbukti dari UMKM yang kami layani sekitar 2.511 orang dengan total pinjaman Rp 102 miliar. Ini karena DPRD dan Pemkot Surabaya kan semuanya fokus untuk membangkitkan dan meningkatkan UMKM dari dampak pandemi Covid-19,”ucapnya.
Lebih jauh, dia menjelaskan, UMKM ini memang dibagi sesuai kategori. Kalau UMKM kecil istilahnya ultramikro, dan PT BPR SAU bisa memberikan pinjaman ‘PUSPITA’ plafonnya sampai dengan Rp 5 juta saja. Kalau yang mikro di atas Rp 5 juta hingga Rp 20 juta, sedangkan kecil diberi modal di atas R 20 juta hingga Rp100 juta. “Bunganya per tahun 3 persen, “katanya.
Renny yang mengaku bersyukur karena para anggota DPRD Kota Surabaya sudah banyak yang membantu sosialisasikan ke lingkungannya, bahwa PT BPR SAU bisa mensupport permodalan dengan bunga yang ringan.
Soal kesulitan yang dihadapi UMKM untuk mendapatkan kredit? Renny menyampaikan, jika sebenarnya persyaratan dari PT BPR SAU itu standar, bahkan bisa dibilang simpel sekali.
Dia mencontohkan kredit ultramikro. Semua tahu, tidak semua UMKM memiliki jaminan. Untuk itu, PT BPR SAU membuat kelompok-kelompok yang mana satu kelompok beranggotakan tujuh orang dan jaminannya cukup satu.
“Kalau UMKM satu-satu kita minta jaminan, kan belum tentu mereka punya. Tapi kalau kita buat kelompok dengan tujuh orang anggota dan jaminannya hanya satu, itu kan sudah sangat membantu UMKM,” ungkap dia.
Renny menegaskan, jaminan itu cukup satu saja dan tidak senilai pinjaman. Artinya, tujuh orang mendapat pinjaman masing-masing Rp 2 juta per orang, berarti total pinjaman Rp 14 juta. Itu ada jaminan senilai Rp 3 juta atau Rp 5 juta tetap diterima. “Jaminan itu bisa berupa BPKB motor dan lain sebagainya,” ujarnya.(lg)