CB, Jeneponto – Ketua Umum Organisasi Masyarakat Indonesia KIWAL Garuda Hitam MPC Jeneponto di Jln Malojong Dg Liwang, kota Bonto Sunggu Kel Empoang Kec Binamu Kab. Jeneponto Sulsel (Ahad, 7/7/2024).
Komandan Provos Majelis Pimpinan Cabang (MPC) KIWAL Garuda Hitam Jeneponto, Andi Syarif SE MM mengatakan, sengaja menghadirkan Ketua Umum Ormas KIWAL Garuda Hitam Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Jeneponto dalam agenda Rapat Koordinasi Provos.
“sengaja menghadirkan Ketua Umum Ormas KIWAL Garuda Hitam Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Jeneponto dalam agenda Rapat Koordinasi Provos”, ujar Dan Provos KIWAL Jeneponto, Andi Syarif. Sabtu, 13/7/2024.
Menurut Andi Syarif yang juga ASN di Satpol PP Jeneponto ini, beberapa kader yang tidak aktif atau pasif tentu kena sanksi organisasi. Apakah itu ditegur atau sanksi berat lainnya.
“Rapat Koordinasi (Rakor) ini dimaksudkan dalam rangka mempertegas berkenaan beberapa kader yang tidak aktif atau pasif tentu kena sanksi organisasi. Apakah itu sanksi ditegur atau sanksi berat lainnya”, ungkapnya.
Karena itu, kami butuh masukan-masukan dari Ketua MPC terutama aturan sanksi dan aturan-aturan lain di KIWAL Garuda Hitam. Tuturnya.
Sementara itu, Ketua Umum Ormas KIWAL Garuda Hitam MPC Jeneponto, Andi Zulkarnain Nurdin Karaeng Pasang mengatakan salah satu tugas Provos adalah menegakkan aturan organisasi dan disiplin.
“Salah satu tugas Provos adalah menegakkan aturan organisasi dan disiplin. Misalnya, atribut organisasi baik di pakaian dan stiker tidak boleh digunakan bila bukan momen keguatan KIWAL”, tegas Andi Zulkarnain.
Di lapangan, banyak stiker KIWAL baik motor maupun di mobil. Provos bila tidak kenal yang menggunakan atribut kiwal maka boleh mencabut dengan persuasif.
Tentunya didahului pertanyaan, apakah yang bersangkutan memiliki KTA Kiwal dan kader aktif. Pastinya Provos tahu dan kenal kader yang aktif pertemuan maupun yang tidak pernah muncul dalam rapat. Jelasnya.
“Sanksi lainnya jelas kepada tiap anggota atau kader, diantaranya kader wajib menghadiri rapat bulanan minimal sekali sebulan, tidak hadir 3 bulan berturut-turut maka dikeluarkan dari organisasi. Intinya tidak boleh numpang nama, karena yang dibutuhkan ke kompakan, solid dan satu komando”, tandasnya.
Selain itu saya sampaikan menghadapi Pilkada serentak agar seluruh kader tetap menahan diri dalam konstalasi politik dan jaga komando serta turut mengawasi, memantau dan menjadi panutan agar Pilkada aman dan damai.
“Saya berharap agar seluruh kader tetap menahan diri dalam konstalasi politik dan jaga komando serta turut mengawasi, memantau dan menjadi panutan agar Pilkada aman dan damai”, pungkasnya. (Hamzah)