LSM Bintara “Soal” Anggaran Perjalanan Dinas DPRD Tulungagung, Raden Ali: Perlu Dipertanyakan dan Diusut Tuntas

CB, TULUNGAGUNG – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bintang Nusantara (Bintara) “soal” kenaikan anggaran keuangan kegiatan perjalanan dinas pimpinan dan anggota Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulungagung. Pasalnya, anggaran keuangan mengalami kenaikan cukup fantastis jelang purna tugas.

Dalam hal ini, Ketua LSM Bintara Center Raden Ali Sodik merinci kenaikan yang ditengarai tak wajar, yakni pada tahun 2023-2024 pagu anggaran perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tulunggung capai kisaran puluhan milyar.

Dalam rilisnya, pria berbadan besar ini juga menjelaskan , bahwa salah satu tugas DPRD adalah untuk melaksanakan pengoperasian dan penyerapan anggaran daerah.

“Dimana DPRD merupakan salah satu lembaga legislative yang memiliki tugas dan juga wewenang untuk menyetujui ataupun tidak menyetujia RAPBD alias rancangan anggaran pembelanjaan daerah pada periode terkait,” kata Raden Ali Sodik.

Tak heran, lanjutnya, melihat kasus dugaan korupsi yang melibatkan pimpinan DPRD Tulunggung periode sebelumnya, rupanya tak menjadikan efek jera terhadap kinerja DPRD yang sekarang.

“Buktinya, DPRD Tulungagung menyerap dana yang sangat besar pada pagu perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tulunggung, jelang masa purna tugas,” ungkap Raden Ali.

Ia pun merinci, pada tahun 2023 di DPRD Kabupaten Tulunggung jumlah pagunya mengalami kenaikan 200 persen lebih, untuk peningkatan jumlah pagu anggaran perjalanan dinas pimpinan pun capai puluhan milyar.

“Patut dipertanyakan dan harus diusut secara tuntas penggunaaanya dan dasar hukumnya,” tegas Raden Ali seraya mengatakan pada tahun 2023 pagu anggaran perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tulunggung sangat besar.

“Peningkatan jumlah pagu anggaran perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tulunggung pada tahun 2023 sampai 2024 pada waktu menjelang pemilu, diduga ada unsur penyalahgunaan wewenang dan diduga adanya korupsi sehingga perlunya pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran dimaksud,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD maupun Sekretaris Dewan Kabupaten Tulungagung saat dikonfirmasi tak ada ditempat. “Ini para pimpinan pada DL mas,” kata salah seorang staf pimpinan dewan pada media ini, Selasa (23/07).(Hsu)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *