CB, TULUNGAGUNG – Pasca audensi dengan Perum Jasa Tirta (PJT) dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) di Kantor PJT Tulungagung, puluhan warga masyarakat Waduk Wonorejo yang tergantung dalam Paguyuban Masyarakat Wonorejo Bersatu (PMWB) kembali datangi Gedung DPRD Tulungagung, Kamis (01/08).
Kali ini, kedatangan mereka di gedung dewan, melakukan hearing dengan Komisi D DPRD Tulungagung. Puluhan warga Waduk Wonorejo ini, menuntut perbaikan jalan Lingkar Waduk, yakni jalan yang menghubungkan akses desa tersebut dengan desa luar. Dalam acara hearing ini dihadiri oleh Komisi D DPRD Tulungagung, perwakilan BBWS, PJT, perwakilan perhutani, Forkompincan Pagerwojo serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Tulungagung Dwi Hari.
Abdullah Ali Munib, Ketua Komisi D DPRD Tulungagung yang juga politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyampaikan, derita warga Lingkar Waduk Wonorejo yang cukup lama ini harus diperhatikan serius, karena itu menyangkut kepentingan masyarakat banyak.
Mengingat, kala itu desa tersebut terbilang sangat nyaman, namun dengan adanya pembangunan waduk, justru kini masyarakatnya malah jadi terisolasi. Bahkan, puluhan tahun mereka menderita karena jalan semakin rusah, dan pihak terkait justru tutup mata.
“Sebenarnya kami memahami keinginan masyarakat Wonorejo, kejelasan tanggal perbaikan jalan. Namun proses yang ada juga harus dilalui,” kata Munib dihadapan puluhan warga dalam acara hearing, Kamis (01/08), di Gedung DPRD Tulungagung.
Menurut Ali Munib, ada sedikit titik temu diantaranya di jalan itu, yakni ada 3,5 km tanah warga yang siap dihibahkan untuk digunakan sebagai jalan. Sehingga 3,5 km itu bisa didahulukan dibangun oleh pemerintah kabupaten dengan cara dihibahkan ke pemkab atau pemdes.
Namun, sebelumnya, warga Desa Wonorejo sudah berulangkali menggelar aksi tuntutan perbaikan jalan, mulai acara audiensi hingga demonstrasi yang melibatkan ratusan massa di gedung DPRD Tulungagung dengan tujuan satu, perbaikan jalan.
Dalam hal ini, Kepala DPUPR Kabupaten Tulungagung pihaknya telah minta atensi kusus ke Badan Perencanaan Nasional (Bapenas) untuk mengalokasikan pembangunan jalan Lingkar Waduk Wonorejo. Tentu, apa yang dilakukan DPUPR Tulungagung adalah upaya permasalahan tersebut tak berimbas pada Pemkab Tulungagung.
Dwi Hari juga menjelaskan, ketika pihaknya membangun bukan aset milik daerah, tentu pula itu akan malah menjadi temuan dari Bada Pengelola Keuangan (BPK), justru menyulitkan pemerintah daerah.
Selain itu, imbuhnya, kesadaran masyarakat tentu harus ditingkatkan dalam, yakni dalam menggunakan jalan serta rajin melakukan perawatan jalan. Dengan begitu, bisa dipastikan jalan akan bisa bertahan cukup lama.
“Mari kita harus saling menjaga tentang tonase jalan, jangan sampai lebih dari 5 ton. Karena umur jalan salah satunya adalah karena perawatannya,” kata Dwi Hari penuh kata bijak.(K lis)