CB, Tulungagung -Rekapitulasi suara hasil Pilkada Kabupaten Tulungagung masih berlangsung, meskipun hasil Quick Count sudah menunjukkan pemenang dalam kontestasi ini.
Selama masa tenang, yang dimulai tiga hari sebelum hari pencoblosan hingga kini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tulungagung memastikan tidak ada pelanggaran yang ditemukan.
Ketua Bawaslu Kabupaten Tulungagung, Punki Dwi Puspito, mengonfirmasi bahwa pihaknya tidak menerima laporan atau temuan terkait pelanggaran, termasuk isu politik uang atau money politic.
“Selama masa tenang dan proses pencoblosan, kami tidak mendapatkan laporan atau temuan terkait moneypol (politik uang),” kata Punki, Ketua Bawaslu Kabupaten Tulungagung, pada Sabtu (30/11/2024).
Selain isu politik uang, Punki juga menyatakan bahwa hingga saat ini, Bawaslu tidak menemukan pelanggaran lainnya selama masa tenang.
Jumlah pengawas Pilkada di Tulungagung pada 2024 ini mencapai 2.107 orang, yang terdiri dari 1.630 Pengawas TPS (PTPS), 271 Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD), 57 Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam), 113 Sekretariat Kecamatan (7×19), dan 16 personel Bawaslu Kabupaten (Bawaskab).
Rumor mengenai politik uang atau yang dikenal dengan sebutan sangu nyoblos beredar luas di media sosial, dengan nilai yang disebut-sebut antara Rp 20.000 hingga Rp 25.000, dan banyak dibagikan di berbagai platform. Namun, bantahan dari Bawaslu membuktikan bahwa hingga pencoblosan selesai, tidak ada bukti terkait dugaan money politic yang tersebar.
Sebagai informasi, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2024 di Tulungagung mencapai 866.030 pemilih, dengan rincian 431.111 pemilih laki-laki dan 434.919 pemilih perempuan. Terdapat 1.630 TPS yang tersebar di 271 Desa dan Kelurahan di seluruh Kabupaten Tulungagung.
(Tim)