DPRD Tulungagung Gelar Rapat Paripurna Raperda APBD 2026, Fokus pada Kesejahteraan dan Pembangunan Berkelanjutan

CB, Tulungagung – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulungagung menggelar rapat paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Rapat digelar di Gedung Graha Wicaksana pada Senin (22/9/2025), dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tulungagung, Marsono.

Dalam rapat tersebut, Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, menyampaikan secara langsung pokok-pokok Raperda APBD 2026. Ia menegaskan bahwa penyusunan APBD dilakukan sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi, serta diarahkan untuk memperluas kesejahteraan sosial, menguatkan sektor ekonomi unggulan, dan meningkatkan kualitas pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

“Penyusunan Rancangan APBD 2026 ini merupakan upaya nyata dalam mewujudkan Tulungagung yang sejahtera, maju, dan berakhlak mulia sepanjang masa,” ujar Bupati Gatut Sunu.

Postur APBD 2026

Dalam paparannya, Bupati merinci postur APBD Tulungagung Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut:

Pendapatan Daerah: Rp2.889.104.917.059,87 (Rp2,89 triliun)

Belanja Daerah: Rp3.039.104.917.059,87 (Rp3,03 triliun)

Defisit: Rp150.000.000.000,00 (Rp150 miliar)

Dan, defisit tersebut akan ditutup melalui pembiayaan daerah sebesar Rp150 miliar, sehingga APBD 2026 disusun dalam kondisi seimbang tanpa menyisakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).

Delapan Prioritas Pembangunan 2026

Lebih lanjut, Bupati Gatut Sunu menyampaikan delapan arah prioritas pembangunan Tulungagung tahun 2026, yakni:

1. Perluasan kesejahteraan sosial masyarakat

2. Pengembangan sektor ekonomi unggulan

3. Peningkatan infrastruktur berkualitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi

4. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan serta kesehatan

5. Penguatan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam lokal

6. Percepatan penurunan angka kemiskinan

7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik

8. Pelestarian lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan budaya lokal

“Kami berkomitmen menurunkan angka kemiskinan dan memperkuat perekonomian daerah melalui pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” tegasnya.

Bupati juga menyampaikan apresiasi atas kinerja DPRD dalam proses pembahasan Raperda APBD 2026. Ia berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif terus terjaga demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Tulungagung.

“Mari kita terus memperkuat kolaborasi untuk mewujudkan masyarakat Tulungagung yang sejahtera, maju, dan berakhlak mulia sepanjang masa,” pungkas Gatut Sunu.

Melalui APBD 2026 yang mencapai Rp3,03 triliun, Pemkab Tulungagung menargetkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing, serta menjadikan Tulungagung sebagai daerah unggulan dalam pelayanan publik dan pembangunan berkelanjutan.(tim)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *