CB, Mojokerto – Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Ayni Zuroh menghadiri kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, yang digelar di Pendopo Graha Maja Tama (GMT), Selasa (10/2/2026).
FKP RKPD 2027 dibuka langsung oleh Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa dan dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto Ayni Zuroh, Ketua Tim Penggerak PKK, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, staf ahli bupati, asisten setda, kepala perangkat daerah, camat, direktur BUMD, akademisi, dunia usaha, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta unsur masyarakat rentan dan termarjinalkan.
Kegiatan diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dengan mengusung tema ‘Hilirisasi SDA dan Penyediaan Infrastruktur Menuju Transformasi Ekonomi Hijau dan Pusat Pemerintahan Baru yang Berkelanjutan’.
Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Ayni Zuroh, mengatakan, FKP merupakan langkah strategis dalam menjaring aspirasi masyarakat dan memastikan pembangunan daerah benar-benar menjawab kebutuhan riil warga.
“Forum ini menjadi langkah strategis dalam penyusunan RKPD 2027 sebagai upaya terwujudnya Visi Kabupaten Mojokerto yang Lebih Maju, Adil dan Makmur”, ucapnya.
“Semoga Forum ini mampu memperkuat sinergi pemerintahan Kabupaten Mojokerto yang mengedepankan transfomasi ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat,” harapnya.
Dijelaskan Ayni bahwa DPR memberikan saran dan masukkan dari hasil inventarisasi dan analisis aspirasi masyarakat. Selain itu, DPRD juga engawal penguatan kerjasama segenap komponen untuk target capaian kinerja pemerintah daerah tahun 2027, dan penyelarasan RKPD 2027 dengan pelaksanaan RPJMD 2025-2029.
Tematik pembangunan Mojokerto Tahun 2027 mengusung Akselerasi Nilai Tambah. DPRD mendorong untuk memokuskan pada kebijakan yang memastikan seluruh sumber daya daerah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya melalui pelayanan publik yang berkeadilan.
Menurutnya, meskipun Kabupaten Mojokerto berkontribusi sekitar 2,15–2,20 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Timur, masih terdapat sejumlah tantangan, seperti tingkat pengangguran terbuka, kesenjangan ekonomi, serta lemahnya daya beli masyarakat yang perlu terus ditekan.
Intervensi kebijakan daerah harus diwujudkan melalui program pemberdayaan ekonomi yang inklusif, terutama pada sektor-sektor padat karya seperti UMKM dan pertanian yang menjadi tumpuan ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Ketua DPRD mendorong agar RKPD 2027 menargetkan peningkatan performa infrastruktur secara optimal, khususnya untuk mendukung konektivitas transportasi dan mobilitas masyarakat, termasuk pembangunan pusat pemerintahan baru yang dilaksanakan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
DPRD menekankan pentingnya penguatan kebijakan pelestarian lingkungan, mengingat luas tutupan hutan Kabupaten Mojokerto mencapai lebih dari 40 persen wilayah daratan.
Selain itu, DPRD juga menyoroti perlunya penertiban aktivitas penambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang belum berizin sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana dan perlindungan lingkungan.
“Kekayaan alam harus dikelola secara berkelanjutan agar tidak hanya memberikan nilai ekonomi, tetapi juga menjaga keberlanjutan hidup masyarakat,” ujarnya.
Pada sektor sumber daya manusia, Ketua DPRD menegaskan bahwa peningkatan daya saing SDM harus menjadi prioritas utama pembangunan daerah, sejalan dengan tematik akselerasi nilai tambah.
“Peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik, baik formal maupun nonformal, menjadi kunci agar masyarakat Kabupaten Mojokerto mampu menuntaskan wajib belajar 12 tahun dan meningkatkan kualitas hidupnya,” jelasnya.
Ketua DPRD Ayni Zuroh menegaskan komitmen DPRD Kabupaten Mojokerto untuk terus berkolaborasi dan bersinergi dengan pemerintah daerah, Forkopimda, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. (Adv)