CB, TULUNGAGUNG — Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Ruang Graha Wicaksana DPRD Kabupaten Tulungagung, Kamis (26/3/2026), berubah menjadi forum evaluasi panas yang menguak berbagai persoalan serius di lapangan.
Dan, program yang semula digadang sebagai solusi peningkatan gizi masyarakat itu justru menuai kritik tajam. Dugaan nepotisme, minimnya transparansi anggaran, hingga temuan makanan tidak layak konsumsi mencuat dalam forum terbuka tersebut.
Sedangkan RDPU yang melibatkan DPRD, Satgas MBG, OPD terkait, perwakilan sekolah, LSM, hingga masyarakat ini menjadi ajang terbuka bagi publik untuk menyampaikan langsung berbagai temuan yang dinilai jauh dari standar ideal.
Sorotan utama mengarah pada dugaan ketidaksesuaian dalam perekrutan tenaga kerja di dapur Satuan Pelayanan Bergizi Gratis (SPBG). Aturan yang mewajibkan minimal 30 persen tenaga kerja berasal dari masyarakat lokal disebut tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Dari perwakilan masyarakat secara tegas menuding adanya praktik yang mengarah pada nepotisme. Mereka menyebut sebagian besar pekerja justru berasal dari luar daerah dan diduga memiliki kedekatan dengan pihak tertentu.
“Kalau aturannya 30 persen tenaga lokal, kenapa di lapangan tidak terlihat? Yang bekerja justru orang luar. Ini bukan sekadar pelanggaran teknis, tapi sudah menyentuh aspek keadilan sosial,” ujar salah satu peserta audiensi.
Pasalnyq, kondisi ini dinilai mencederai tujuan awal program yang tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat. Ketika tenaga lokal tersisih, esensi program dianggap mulai melenceng.
Pimpinan rapat merespons dengan meminta data konkret agar dugaan tersebut dapat ditindaklanjuti secara resmi. Namun, desakan agar DPRD turun langsung melakukan verifikasi lapangan terus menguat sepanjang forum.
Tak hanya soal tenaga kerja, kualitas makanan yang diterima siswa juga menjadi sorotan serius. Sejumlah temuan menunjukkan kondisi yang jauh dari standar kelayakan konsumsi.
Mulai dari buah berkualitas rendah hingga laporan adanya ulat dalam buah yang dibagikan kepada siswa. Bahkan, nilai porsi makanan dinilai tidak sebanding dengan anggaran yang dialokasikan.
Ketua Satgas MBG Tulungagung, Johanes Bagus Kuncoro, menyatakan bahwa sistem pengawasan sebenarnya telah dirancang berlapis, mulai dari koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN), pengawasan di tingkat kecamatan dan desa, hingga kontrol di sekolah melalui penanggung jawab.
Namun, ia mengakui implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait kepatuhan mitra penyedia makanan.
“Secara sistem sudah ada, tapi penguatan di lapangan memang harus terus dilakukan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, menegaskan bahwa seluruh temuan dalam audiensi ini akan menjadi bahan evaluasi serius. Ia mengingatkan pentingnya pengawasan sejak awal dalam program jangka panjang seperti MBG.
“Jangan sampai niat baik ini justru menimbulkan masalah baru. Kalau ada pelanggaran, harus ditindak. Evaluasi tidak boleh ditunda,” tegasnya.
Ia juga mengajak semua pihak untuk tidak terjebak saling menyalahkan, melainkan fokus pada pembenahan sistem secara menyeluruh.
Audiensi ini menjadi penegas bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Tulungagung berada di titik krusial. Di satu sisi, program ini membawa harapan besar, namun di sisi lain berbagai persoalan menunjukkan adanya celah serius dalam implementasi.
Dugaan nepotisme, kualitas makanan yang dipertanyakan, lemahnya pengawasan, hingga minimnya transparansi anggaran menjadi alarm keras yang tidak bisa diabaikan.
Jika tidak segera dibenahi, program ini berisiko kehilangan kepercayaan publik, bahkan berpotensi membahayakan kesehatan generasi yang seharusnya dilindungi.
Kini, publik menunggu langkah konkret DPRD dan pemerintah daerah: berani melakukan evaluasi menyeluruh dan penindakan tegas, atau membiarkan persoalan ini terus berlarut di balik nama besar program nasional. (tim)