CB, TULUNGAGUNG — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulungagung menggelar Rapat Paripurna dengan agenda pembahasan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 sekaligus penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, Jumat (27/3/2026).
Dan, rapat yang berlangsung di Graha Wicaksana lantai dua Kantor DPRD Tulungagung ini menjadi forum strategis, tidak sekadar agenda rutin tahunan. Di hadapan jajaran legislatif, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo memaparkan berbagai capaian daerah, mulai dari pertumbuhan ekonomi yang melampaui rata-rata Jawa Timur hingga kinerja pendapatan daerah yang melampaui target.
Paripurna dipimpin Ketua DPRD Tulungagung Marsono, didampingi unsur pimpinan DPRD, serta dihadiri Wakil Bupati Ahmad Baharudin, Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, kepala OPD, camat, dan anggota DPRD.
Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, menegaskan, rapat paripurna merupakan bagian penting dari mekanisme akuntabilitas kepala daerah kepada DPRD atas penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun anggaran.
“Paripurna ini merupakan bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran kepada legislatif,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan, perubahan Propemperda 2026 merupakan tindak lanjut hasil asistensi dan supervisi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur pada Desember 2025. Dari total 38 rancangan peraturan daerah (ranperda) yang telah difasilitasi, masih diperlukan penyesuaian lanjutan.
Dalam forum tersebut juga dilakukan penandatanganan berita acara LKPJ Tahun Anggaran 2025 oleh Bupati Tulungagung sebagai bagian dari tahapan administratif dan politik pemerintahan daerah.
Dalam paripurna kali ini dirangkaikan dengan kegiatan halalbihalal dalam suasana Idulfitri 1447 Hijriah.
Tak pelak, momentum ini dimanfaatkan untuk mempererat hubungan antarlembaga sekaligus memperkuat komunikasi internal pemerintahan.
“Halalbihalal merupakan tradisi luhur bangsa yang sarat nilai kebersamaan, saling memaafkan, dan tenggang rasa,” kata Marsono.
Ia pun mengajak seluruh unsur legislatif dan eksekutif menjaga keharmonisan demi mendukung jalannya pemerintahan dan pembangunan yang lebih solid.
Dalam penyampaian LKPJ, Bupati Gatut Sunu mengungkapkan sejumlah indikator makro yang menunjukkan tren positif sepanjang 2025. Pertumbuhan ekonomi Tulungagung tercatat mencapai 5,75 persen, melampaui rata-rata Provinsi Jawa Timur sebesar 5,33 persen.
“Ini merupakan pencapaian yang membanggakan, karena untuk pertama kalinya dalam 12 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Tulungagung mampu melampaui Jawa Timur,” tegasnya.
Selain itu, realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai Rp3,043 triliun atau 105,98 persen dari target. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp902,3 miliar atau 114,33 persen.
“Kinerja PAD yang melampaui target ini menjadi indikator penting bahwa kemandirian fiskal daerah terus menguat,” ujarnya.
Bupati juga memaparkan sejumlah penghargaan yang diraih sepanjang 2025, di antaranya peringkat ke-7 nasional dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) 2024, predikat Kabupaten Sangat Inovatif dalam Innovative Government Award (IGA) 2025, Golden Trophy Top Digital Award 2025 melalui RSUD dr. Iskak, serta Kabupaten Layak Anak (KLA) kategori Utama.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil pembenahan sistem pemerintahan, inovasi layanan, dan penguatan digitalisasi di berbagai sektor.
Selain capaian makro, Pemkab Tulungagung juga menekankan kebijakan pro-rakyat, seperti pembebasan BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah, stimulus pajak PBB, serta penyelenggaraan bazar UMKM dalam kegiatan car free day.
“Kami berkomitmen agar pembangunan tidak hanya terlihat di atas kertas, tetapi juga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara langsung,” ucapnya.
Menutup penyampaian LKPJ, Bupati Gatut Sunu menegaskan keterbukaan terhadap kritik dan rekomendasi DPRD sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pemerintahan ke depan.
“Kami tetap terbuka terhadap masukan dan rekomendasi dari DPRD sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan kinerja pemerintahan ke depan,” katanya.
Dan, usai rapat paripurna, kegiatan dilanjutkan dengan halalbihalal antara jajaran DPRD dan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
Momentum tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat silaturahmi sekaligus menegaskan pentingnya sinergi legislatif dan eksekutif dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan.
Sinergi yang solid dinilai menjadi kunci agar capaian 2025 tidak berhenti sebagai laporan semata, melainkan dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang konsisten, pemerintahan yang responsif, serta pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat.(tim)