CB, TULUNGAGUNG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung memperkuat Mal Pelayanan Publik (MPP) dengan menggandeng 16 instansi vertikal. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kemudahan dan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong iklim investasi yang semakin ramah bagi pelaku usaha.
Dan, penguatan MPP ditandai dengan penandatanganan kerja sama antara Pemkab Tulungagung dan 16 instansi vertikal di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Senin (24/8/2026). Kerja sama tersebut sekaligus menjadi momentum memperpanjang kolaborasi yang sebelumnya telah berakhir masa berlakunya.
Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin mengatakan, keberadaan MPP memiliki peran strategis karena menjadi tempat terintegrasinya berbagai layanan publik dari pemerintah daerah, kementerian, lembaga, BUMN hingga BUMD.
“Keberadaan Mal Pelayanan Publik Tulungagung merupakan hal yang sangat strategis dalam pengintegrasian pelayanan publik yang diberikan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten, BUMN, BUMD secara terpadu pada satu tempat,” ujar Ahmad Baharudin.
Menurut Baharudin, kolaborasi dengan instansi vertikal penting untuk memastikan masyarakat tidak perlu berpindah-pindah tempat ketika membutuhkan berbagai layanan.
Saat ini MPP Tulungagung menyediakan 120 jenis layanan perizinan dan nonperizinan yang melibatkan 20 perangkat daerah serta 16 instansi vertikal.
“Dengan terintegrasinya pelayanan di dalam satu lokasi, sarana dan prasarana yang memadai, serta kualitas yang disajikan, MPP diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan investasi karena kemudahan dan kenyamanan yang diberikan kepada investor dan pengusaha,” jelasnya.
Penguatan MPP juga berjalan beriringan dengan upaya Pemkab Tulungagung menciptakan iklim investasi yang semakin ramah bagi pelaku usaha. Terlebih, realisasi investasi di daerah tersebut menunjukkan tren positif.
Pada 2025, realisasi investasi Tulungagung mencapai Rp675,54 miliar atau 124 persen dari target Rp545 miliar. Angka tersebut meningkat 24,18 persen dibandingkan realisasi investasi pada 2024.
Sementara hingga semester pertama 2026, data DPMPTSP Kabupaten Tulungagung mencatat realisasi investasi telah mencapai Rp662 miliar atau 119,45 persen dari target.
“Ini menunjukkan Tulungagung menjadi tujuan investasi yang aman dan ramah bagi pelaku usaha,” kata Baharudin.
Capaian tersebut, tambah Baharudin, menjadi modal untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan. Pemerintah, kata dia, tidak boleh merasa cukup hanya karena sebuah sistem telah berjalan.
“Pemerintahan yang baik tidak cukup hanya bekerja dengan cara yang benar, tetapi harus terus mencari cara yang lebih baik. Di sinilah inovasi menjadi penting,” tegasnya.
Untuk itu, selain memperkuat kerja sama dengan 16 instansi vertikal, Pemkab Tulungagung melalui DPMPTSP juga meluncurkan tujuh inovasi pelayanan dan investasi.
Semnetara ketujuh inovasi tersebut yakni Mosskeling, Pinta Disapa, Klir-PM, Sinta Pintar, Gitar Indah, T-Poin, dan Ipro Hilirisasi Perikanan.
Ahmad Baharudin menjelaskan, inovasi tersebut dirancang agar pelayanan pemerintah semakin mudah diakses masyarakat, termasuk kelompok disabilitas dan pelaku usaha.
“Mosskeling menghadirkan pelayanan perizinan langsung hingga ke desa, sehingga masyarakat tidak selalu harus datang mencari layanan, tetapi layananlah yang hadir mendekati masyarakat,” ungkapnya.
Sementara Pinta Disapa ditujukan untuk memastikan penyandang disabilitas mendapatkan akses pelayanan yang aman, mudah, setara, dan bermartabat. Sedangkan Klir-PM diarahkan untuk membantu menyelesaikan berbagai hambatan yang dihadapi pelaku usaha dan investor.
Dan, ada pula Sinta Pintar yang memperkuat tata kelola pelayanan melalui integrasi data dan monitoring. Kemudian Gitar Indah dan T-Poin menjadi sarana untuk memperkenalkan potensi serta peluang investasi Tulungagung kepada calon investor.
Sedangkan Ipro Hilirisasi Perikanan diarahkan untuk mengembangkan potensi sektor perikanan menjadi proyek investasi yang memiliki nilai tambah bagi masyarakat.
Politikus Partai Gerindra itu menegaskan, kerja sama lintas instansi dan inovasi pelayanan tersebut harus benar-benar memberikan dampak dan tidak berhenti pada seremoni peluncuran.
“Launching adalah awal dari pembuktian. Setiap inovasi harus terus digunakan, dikembangkan, dievaluasi, dan diukur dampaknya,” katanya.
Baharudin meminta seluruh pihak, yakni mulai perangkat daerah, kecamatan, desa, dunia usaha hingga instansi vertikal, terus memperkuat kolaborasi.
“Investasi dan pelayanan publik bukan pekerjaan satu perangkat daerah. Ini adalah pekerjaan bersama,” tutup pria yang pernah menduduki jabatan Wakil Ketua DPRD Tulungagung dari Partai Gerindra tersebut.
*Aktivitas Pelayanan Tinggi*
Di sela acara MoU, Kepala DPMPTSP Kabupaten Tulungagung Imroatul Mufidah mengatakan, dari sisi pelayanan, MPP juga mencatat aktivitas yang cukup tinggi.
Bahkan, selama semester pertama 2026, sebanyak 10.285 layanan telah diberikan kepada masyarakat dari 120 jenis layanan yang tersedia. Sementara indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan tersebut juga berada pada predikat sangat baik.
“Kinerja pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) Tulungagung juga mendapat apresiasi dari Kementerian Investasi. Dalam penilaian kinerja PTSP 2026, Tulungagung memperoleh nilai 92,96 dengan predikat sangat baik,” terang Imroatul.
Perempuan yang pernah menjabat Kepala Disperindag Tulungagung itu menambahkan, langkah tersebut sekaligus menegaskan arah Pemkab Tulungagung untuk menjadikan MPP bukan sekadar tempat mengurus administrasi.
“MPP diharapkan menjadi pintu pelayanan yang cepat, mudah, nyaman, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi daerah,” pungkasnya.(HS)