Grand Launching Mall Pelayanan Publik Gresik Juga Bisa Buat Nikahan

CB, Gresik – Pemerintah Kabupaten Gresik, baru saja melakukan grand launching Mall Pelayanan Publik (MPP). Berdirinya MPP di Kabupaten Gresik menandakan komitmen Pemkab untuk mewujudkan pelayanan prima, yang seiring dengan perkembangan digital. Beroperasinya pusat pelayanan modern.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (Birokrasi) selaku salah satu pembuat kebijakan pelayanan publik, mengapresiasi langkah Pemkab Gresik atas berdirinya MPP ini. “Masyarakat Kabupaten Gresik memiliki alternatif baru untuk mendapatkan pelayanan dengan cara yang berbeda, yaitu pelayanan yang lebih mudah, sederhana, dan terjangkau,” ungkap Diah Nataliza.

Usai melaksanakan grand launching MPP bersama Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan RB) Diah Nataliza pada Rabu (7/4/2021) dan berkeliling setiap bilik layanan kantor MPP tersebut. Gus Yani, demikian panggilan akrabnya langsung didaulat untuk menjadi saksi pernikahan pasangan janda dan duda di Balai Nikah Kemenag Gresik yang ada di kantor layanan MPP Gresik.

Diharapkan, cita-cita kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam mendapatkan berbagai jenis layanan di satu tempat, terwujud melalui konsep MPP. Tugas birokrasi adalah making delivered, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Menurut Diah Nataliza reformasi birokrasi berkontribusi pada kondisi perekonomian yang stabil, menimbulkan kepercayaan masyarakat, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan bahkan kebahagiaan masyarakat Indonesia.

Masyarakat hendaknya tidak lagi dipandang semata-mata sebagai pengguna layanan, melainkan sebagai pihak yang dapat diajak bekerja sama untuk menentukan arah kebijakan pelayanan publik untuk kemajuan bersama. “Perspektif pelayanan publik harus kita arahkan pada terwujudnya pelayanan publik yang responsif dan berdaya saing global,” imbuh Diah Nataliza.

Saat dikonfirmasi awak media, apakah MPP bisa dipakai sebagai tempat akad nikah di kemudian hari. Gus Yani menjawab, bisa. Bahkan Bupati muda ini menyatakan akan melengkapi beberapa fasilitas yang dibutuhkan.

Tentu saja tak hanya balai nikah, beberapa gerai layanan lain juga tak kalah menariknya. Ada 22 perwakilan kantor dinas yang ada di Kabupaten Gresik yang membuka layanan di MPP Gresik.

Pada kesempatan itu, Bupati Yani  berharap setelah diresmikan MPP ini bisa meningkatkan investasi di Gresik dengan berbagai kemudahan. Intinya ada peningkatan pelayanan birokrasi terutama di bidang perijinan.

“Perijinan harus benar-benar cepat. Kita buka investasi seluas-luasnya agar Investasi mengalir dan bisa memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat,” harapnya.

Sebagai Kabupaten yang berjuluk industry, Bupati menyatakan prihatin atas jumlah pengangguran terbuka di wilayahnya. Dia menyebut jumlah prosentase pengangguran di Gresik mencapai 8%. Jumlah itu melebihi angka nasional yang 7% dan Jawa Timur hanya 5%.

Bupati Yani optimis adanya 3 kawasan besar industri yaitu Maspion, KIG dan JIPEE  yang didukung  kemudahan perijinan dan investasi, ke depan bisa memberikan angin segar untuk mengurangi jumlah pengangguran di Gresik.

Diah Nataliza yang mewakili Kemenpan RB saat menyampaikan bahwa MPP Gresik adalah MPP yang ke 40 di Indonesia. Sesuai yang diharapkan Presiden RI, agar MPP ini bisa melaksanakan percepatan reformasi birokrasi dan memudahkan proses perijinan.

“ Agenda penting yang harus kita laksanakan yaitu perbaikan kualitas pelayanan publik agar kepercayaan masyarakat semakin meningkat. Jangan lupa, agar SDM aparatur terus ditingkatkan.” Pesannya saat membacakan sambutan Menpan RB.

Dia juga menyampaikan selamat kepada masyarakat Gresik atas diresmikannya MPP ini, semoga MPP bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Disinilah negara hadir di tengah masyarakat.

Selain Diah Natalisa, beberapa Pejabat Kemenpan RB juga hadir yaitu Agus Uji Hantara Plt Deputi RB Kunwas, Jufri Rahman staf ahli bidang otoda, Yoyon Tony Surya Putra staf Sus bidang anti radikalisme, Saifudin Latief staf sus Bidang Pelayanan Publik dan Umum dan Rahmad Setyadi staf susbidang Anti Korupsi.

Sedangkan dari jajaran Pemkab Gresik, selain Bupati tampak hadir Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah, Jajaran Forkopimda Gresik, serta undangan dari berbagai kelompok kepentingan dan asosiasi. (Guh)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *