CB, TULUNGAGUNG – Gelombang desakan publik terhadap transparansi pemerintahan kembali menguat di Kabupaten Tulungagung. Ratusan warga yang tergabung dalam Gabungan Elemen Perjuangan Aspirasi Rakyat (GEMPAR) menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD Tulungagung, Selasa (9/6/2026), dengan membawa sederet tuntutan terkait tata kelola pemerintahan pasca operasi tangkap tangan (OTT) KPK.
Dalam aksi tersebut, massa menyoroti berbagai persoalan yang dinilai perlu segera dibenahi, mulai dari penegakan hukum, pengelolaan anggaran daerah, kinerja birokrasi, hingga pelayanan publik.
Koordinator aksi, Sugeng Sutresno, menegaskan bahwa gerakan tersebut merupakan bentuk kontrol masyarakat agar pemerintahan daerah berjalan secara transparan dan akuntabel.
“Kami ingin seluruh proses hukum terkait kasus korupsi di Tulungagung dituntaskan secara terbuka. Siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai aturan tanpa pengecualian,” tegas Sugeng di hadapan peserta aksi.
Massa membawa spanduk berisi 11 poin tuntutan, yang salah satunya mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menuntaskan seluruh perkara korupsi yang tengah ditangani di Tulungagung.
Tak hanya itu, GEMPAR juga meminta Kementerian Dalam Negeri melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Pelaksana Tugas (Plt) Bupati beserta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setelah terjadinya OTT KPK.
Menurut mereka, masyarakat berhak mengetahui perkembangan penanganan kasus serta langkah-langkah perbaikan yang dilakukan pemerintah daerah.
Sorotan tajam juga diarahkan pada pengelolaan keuangan daerah.
Massa mendesak Pemerintah Kabupaten Tulungagung membuka informasi penggunaan dan realisasi APBD secara transparan kepada publik. Sementara itu, DPRD Tulungagung diminta memperkuat fungsi pengawasan dan membuka informasi penggunaan dana pokok-pokok pikiran (pokir) agar dapat diawasi masyarakat.
“Setiap rupiah anggaran berasal dari rakyat. Karena itu penggunaannya harus jelas, terbuka, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Sugeng.
Selain isu hukum dan anggaran, peserta aksi juga menuntut percepatan pelaksanaan program pembangunan yang dinilai berjalan lamban. Mereka meminta pemerintah daerah segera mengoptimalkan kinerja OPD serta melakukan pembenahan birokrasi secara profesional.
Sejumlah persoalan lain turut menjadi perhatian, mulai dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengelolaan sampah dan TPA, peningkatan layanan kesehatan, hingga perbaikan Penerangan Jalan Umum (PJU) serta pemasangan CCTV di titik-titik strategis guna meningkatkan keamanan warga.
Aksi berlangsung tertib di bawah pengawalan aparat keamanan. Di akhir kegiatan, perwakilan GEMPAR menyerahkan dokumen tuntutan kepada DPRD Tulungagung untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan yang dimiliki.(Tim)