CB, Bojonegoro – Dalam upaya meningkatkan Perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan perempuan dan anak, DPRD Bojonegoro merancang sebuah peraturan Daerah tentang perlindungan perempuan dan anak yang pada saat ini telah sampai pada tahap naskah akademik.
Tahapan pembentukan rancangan Peraturan Daerah (raperda) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) masih berupa naskah akademik. Draf raperda inisiatif Komisi C DPRD Bojonegoro itu masih proses penyempurnaan. Tahap selanjutnya menunggu pembentukan panitia khusus (pansus) melalui rapat paripurna.
Aktivis Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Bojonegoro Nafidatul Himah mendesak segera dibahas lebih lanjut raperda PPA. Juga segera dibentuk pansus.
Dia menilai legislatif dan eksekutif terkesan tidak serius atau memandang sebelah mata terkait permasalahan perempuan dan anak.
“Padahal raperda PPA ini sudah lama, sejak 2017. Tapi hingga kini tak kunjung diselesaikan. Semacam hanya janji manis saja,” katanya.
Sekretaris Komisi C DPRD Bojonegoro Ahmad Supriyanto mengungkapkan, bahwa raperda PPA telah masuk dalam Program Legislasi Daerah (prolegda) 2022. Pihaknya belum bisa memastikan jadwal pembentukan pansus raperda PPA tersebut.
“Kami menunggu penjadwalannya dari bapemperda (badan pembentukan peraturan daerah) dan bamus (badan musyarawarah) DPRD,” kata Ahmad Supriyanto.
Sebelumnya, komisi C telah dua kali menggelar forum group discussion (FGD) guna menampung aspirasi masyarakat yang mana akan dituangkan ke dalam naskah draf raperda. Adapun pihaknya telah menggandeng akademisi dari Universitas Bojonegoro (Unigoro) dalam proses penyusunannya.
Aspirasi yang ditampung ada representasi dari OPD seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dan Dinas Kesehatan (dinkes). Juga mengajak Koalisi Perempuan Indonesia, Fatayat, Muslimat, dan kelompok masyarakat sipil yang memang mengawal isu perempuan dan anak.
“Selain itu, beberapa organisasi mahasiswa seperti HMI, PMII, dan GMNI juga dilibatkan,” tuturnya.
Ia mengungkapkan raperda PPA ini tentu penting untuk disahkan. Mengingat tingginya kasus kekerasan seksual di Bojonegoro.
“Di situasi sekarang ini yang mana banyak kasus kekerasan seksual, tentu raperda PPA ini kami rasa penting untuk segera disahkan,” ucap sekretaris komisi C tersebut.
Ketika nantinya telah terbentuk pansus raperda PPA, pihaknya bakal menggelar uji publik dan FGD melibatkan beragam pihak agar raperda PPA bisa secara komprehensif melindungi hak-hak perempuan dan anak. (hms/aj)