CB Blitar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar mengggelar rapat sidang paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA PPAS Tahun Anggaran 2023. Rapat dihadiri oleh Bupati Blitar, Hj Rini Syarifah dan Wakil Bupati Rahmat Santoso. Agenda ini di pimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito Saren Satoto didampingi Wakil Ketua Susi Narulita Kumala Dewi, Mujib SM, M Rifa’i serta anggota, Rabu (28/09/2022).
Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito menjelaskan, dalam rapat telah dilaksanakan kesepakatan penandatanganan Bupati dengan Pimpinan DPRD, dan hal itu merupakan rangkaian proses dari tahapan RKA lalu KUA – PPAS, setelah itu RAPBD 2023.
“Karena belum definitif berapa anggaran yang di dapat dari transfer umum, dan Pemerintah Pusat ke Daerah itu belum ada. Maka Anggaranya mengacu APBD pada tahun lalu, jadi pendapatan, DAU diestimasikan sama dengan tahun lalu, dan kalau PAD ada naik sekitar 40 miliar,” terang Suwito.
Lebih lanjut, Suwito mengatakan belum ada kejelasan berapa dana transfer dari Pemerintah Pusat. Maka yang digunakan jumlah APBD pada tahun lalu buat belanja.
“Terkait rencana strategis, seperti salah satunya pembuatan 1000 sumur memang belum ada, dan itu tugas kita untuk mengingatkannya. Karena memang petani kita butuh, seperti di Gandusari, dan di Blitar Selatan. Maka kalau belum masuk di Rencana strategis atau belum maksimal dengan kemampuan anggaran, kita dorong untuk ada alokasi itu,” ungkapnya.
Menyikapi target Bupati tentang infrastruktur jalani, Suwito menuturkan bahwa memang terkait hal itu banyak keluhan. Pihaknya meminta kepada TAPD, agar memberikan perhatian, karena menurutnya hal itu sudah bertahun-tahun masyarakat menunggu.
“Kira – kira percepatan pembangunan itu ada dimana. Maka melalui forum DPRD kita coba bagaimana alokasi ini sebagian besar untuk pembangunan jalan. Sehingga persebaran pembangunan bisa lebih merata, karena ini berhubungan dengan bagaimana menuntaskan luas jalan, dan jalan sepotong – sepotong,” tegas Suwito politisi asal PDIP.
Sementara itu, Bupati Blitar Rini Syarifah menyampaikan, pihaknya akan memaksimalkan terkait infrastruktur dan prioritas masyarakat yang lain. Kemudian untuk ketahanan pangan, selanjutnya pihaknya akan melaksanakan evaluasi bagaimana APBD nantinya akan fokus di bidang infrastruktur.
“Soal ketahanan pangan, artinya nanti akan banyak pekerjaan pembangunan atau perbaikan jalan-jalan oleh pihak dinas PUPR. Kita tetap di infrastruktur, kita upayakan masing-masing kesana, dan untuk prioritas lain kita ada isu ketahanan pangan.” ujarnya.
Terkait persetujuan KUA PPAS tersebut, Bupati memastikan, akan bekerja maksimal untuk menyusun rancangan APBD 2023 secara lengkap. “Kita bekerja maksimal membahas APBD agar nantinya bisa melayani berbagai kepentingan masyarakat,” pungkas Bupati Rini Syarifah. (Pram)