Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyambut hangat kedatangan Tim Penilai Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2026 dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Ruang Sidang Wali Kota, Senin (6/7/2026). Didampingi Ketua DPRD Kota Surabaya, Syaifuddin Zuhri, Wali Kota Eri Cahyadi memaparkan secara mendalam berbagai langkah strategis Pemkot Surabaya yang berfokus pada pembangunan infrastruktur inklusif dan penguatan birokrasi.
Dalam paparannya, Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan bahwa arah pembangunan Kota Surabaya saat ini berpusat pada 7 program prioritas. Di antaranya meliputi pengurangan kemiskinan, penurunan angka pengangguran, penurunan angka kematian ibu dan anak, pengentasan stunting, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan gini rasio, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi.
Wali Kota Eri Cahyadi, yang juga mantan Kepala Bappeda Kota Surabaya, melakukan terobosan dengan mengintegrasikan seluruh anggaran Perangkat Daerah (PD) untuk bermuara pada pengentasan kemiskinan. Salah satu contoh nyata yang dipaparkannya adalah reformasi pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM). “Saya sampaikan kepada teman-teman DSDABM, anggaran kamu harus bisa menurunkan kemiskinan. Penurunan kemiskinan itu bukan hanya urusan bidang sosial,” tegas Wali Kota Eri.
Melalui program padat karya yang digerakkan di tingkat lokal seperti Kampung Pancasila, proyek fisik seperti perbaikan jalan dan pemasangan paving wajib menyerap tenaga kerja lokal prasejahtera. Pemkot Surabaya mewajibkan pembelian material seperti paving langsung dari pabrik-pabrik padat karya yang dikelola oleh warga miskin.
Strategi ini terbukti mendongkrak pendapatan warga binaan hingga mencapai Rp6 juta per bulan, sekaligus menekan angka pengangguran terbuka secara drastis dari 9,68 persen pasca-Covid menjadi 4,8 persen pada skala makro. Lebih lanjut, Wali Kota Eri memaparkan implementasi strategi Tiga Pilar pemkot, yakni penumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan untuk mengurangi kesenjangan, serta penguatan harmoni sosial.
Melalui gerakan orang tua asuh di mana para pengusaha lokal dan warga yang mampu bergotong royong membantu pendidikan anak-anak dari keluarga miskin. Pemkot bahkan berhasil mendirikan sekolah untuk anak miskin senilai Rp 40 miliar murni dari dana donatur tanpa menyentuh APBN.
“Wali kota jangan bergerak karena ingin populer atau terkenal. Munculkan warga yang menyumbang agar menjadi contoh bagi warga mampu lainnya. Kebersamaan kitalah yang bisa melakukan itu,” kata Wali Kota Eri.
Dalam menghadapi tantangan ketahanan ekonomi, Pemkot Surabaya mengambil langkah taktis multisektor dengan memanfaatkan data neraca komoditas. Ia mencontohkan bagaimana pemkot mengoordinasikan kebutuhan pasokan bahan pangan hotel-hotel di Surabaya, seperti telur dan beras, lalu menyambungkannya langsung dengan produsen di daerah mitra, seperti Blitar dan Lamongan.
Anak-anak muda selaku ketua Karang Taruna di tingkat kelurahan dilibatkan sebagai pengelola distribusi. Pemkot menjamin stabilitas harga dan kualitas barang yang masuk ke hotel tetap kompetitif melalui pengawasan ketat.
“Tugas Pemkot memastikan harganya jangan mahal karena ini langsung memotong mata rantai tengkulak. Harapan kami, pergerakan ekonomi ini memberikan kepastian pendapatan, sehingga anak muda tidak menganggur dan urbanisasi bisa ditahan,” jelasnya.
Selain itu, IPM Surabaya tercatat sebagai yang tertinggi di Jawa Timur dengan angka 85,65 persen, yang ditopang oleh jaminan pendidikan dan kesehatan gratis (UHC) yang konsisten berjalan sejak tahun 2021. Di sektor pertumbuhan ekonomi, Surabaya menyumbang kontribusi signifikan sebesar 24,38 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur.
Wali Kota Eri menjelaskan, dari APBD Surabaya yang sebesar Rp13 triliun, pemerintah dapat memanfaatkan perputaran uang di Kota Pahlawan yang mencapai Rp500 triliun untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam hal tata kelola pemerintahan, Wali Kota Eri menjabarkan inovasi Satu Data Surabaya yang mampu menyajikan data kemiskinan dan intervensi stunting secara real-time berbasis nama dan alamat (by name by address). Hasilnya, angka stunting di Surabaya yang pada tahun 2021 berada di posisi 25,8 persen berhasil diturunkan secara masif menjadi 0,5 persen pada tahun 2025.
Menutup paparannya di hadapan Tim Bappenas, Wali Kota Eri Cahyadi mengingatkan pentingnya peran birokrasi yang kuat dalam keberlanjutan pembangunan, serta menegaskan bahwa kemajuan sebuah kota berada penuh di tangan masyarakatnya, bukan sekadar pemimpinnya.
Wali Kota Eri menganalogikannya dengan peristiwa heroik Pertempuran 10 November Surabaya. Menurutnya, saat ini perjuangan yang harus dilakukan adalah mengurangi kemiskinan dan stunting.
“Hari ini kita bisa mengurangi kemiskinan dan stunting karena kita berjuang bersama menjalankan Pancasila dari tindakan nyata, bukan sekadar lisan saat upacara,” tandasnya.
Paparan yang disampaikan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mendapat respons positif dan apresiasi tinggi dari Tim Penilai PPD Tahun 2026. Ketua Tim Penilai Tahap 2 PPD 2026, Prakoso Grahayudiandono, mengungkapkan bahwa strategi pembangunan yang diterapkan oleh Pemkot Surabaya dinilai sangat menyeluruh, terutama dalam hal pelibatan dan dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat.
“Paparannya sangat komprehensif dan bagus sekali. Ini menambah pengetahuan dan informasi penting bagi kami terhadap apa yang telah dan perlu terus dilakukan oleh pemerintah kota,” ujar Prakoso.
Secara khusus, Prakoso menyoroti bahwa inovasi yang dilakukan di Surabaya tidak sekadar menitikberatkan pada kinerja jajaran birokrasi pemerintahan semata. Namun, ia memuji bagaimana kebijakan Pemkot Surabaya mampu menyentuh aspek kesadaran publik yang mendalam.
“Bukan hanya penjelasan dari sisi pemerintahnya saja, tetapi kami melihat bagaimana dampak nyata serta keterlibatan langsung dari masyarakat. Ini bukan lagi sekadar dorongan dari pemerintah, tetapi sudah menjadi kepedulian yang hidup dan dipraktikkan langsung di tengah masyarakat Surabaya,” imbuh Prakoso.
Usai sesi pemaparan dan diskusi interaktif ini, agenda penilaian akan dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu tim penelitian dijadwalkan melakukan kunjungan lapangan dengan berkeliling Kota Surabaya untuk meninjau langsung implementasi program-program unggulan, seperti Kampung Pancasila, rumah padat karya, hingga fasilitas pengolahan sampah dan ruang terbuka hijau yang telah dipaparkan sebelumnya. (Bd)