CB, Surabaya – Program pengaduan masyarakat melalui “Hotline Cak Eri” terus dimanfaatkan warga Surabaya untuk menyampaikan berbagai persoalan pelayanan publik. Sejak diluncurkan pada 11 Mei hingga 16 Juli 2026, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerima 9.217 laporan, dengan sebagian besar berkaitan dengan persoalan parkir.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Surabaya, Eddy Christijanto mengatakan, jumlah pengaduan sempat tinggi pada awal peluncuran layanan, kemudian menurun pada Juni. Namun, memasuki akhir Juni hingga pertengahan Juli, jumlah laporan kembali meningkat setiap hari.
“Fluktuasinya di awal ketika 11 Mei itu tinggi, lalu mengalami penurunan di bulan Juni. Tapi akhir Juni sampai Juli luar biasa bahkan sampai di atas 300-an sehari. Karena memang eksekusinya kita harus 1×24 jam,” ujar Eddy, Jumat (17/7/2026).
Menurut Eddy, tingginya jumlah laporan menunjukkan semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan kanal pengaduan untuk menyampaikan persoalan di lingkungan mereka. Ia menegaskan setiap laporan yang masuk tetap dipantau oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, meski tidak seluruhnya mendapat balasan secara langsung.
“Jadi hotline yang disampaikan oleh warga kepada kami itu dibaca oleh Pak Wali. Cuma mungkin Pak Wali tidak menjawab langsung, tapi itu langsung diteruskan kepada teman-teman PD, sehingga insyaallah itu akan dieksekusi,” katanya.
Eddy memahami masih ada warga yang mempertanyakan mengapa pesan mereka tidak dibalas langsung oleh wali kota. Menurutnya, hal itu tidak mengurangi komitmen Pemkot Surabaya dalam menindaklanjuti setiap aduan. “Bayangkan seorang wali kota harus menjawab 300 sampai 400 WA setiap hari, kan tentunya memerlukan waktu yang panjang,” tuturnya.
Ia memastikan seluruh laporan diproses sesuai kategori dan segera diteruskan kepada perangkat daerah yang berwenang agar dapat ditindaklanjuti. Pengaduan mengenai jalan berlubang maupun parkir non-tunai, misalnya, langsung ditangani oleh dinas terkait disertai laporan hasil penanganan.
“Misalnya jalan berlubang, terus yang sering itu parkir non-tunai, itu langsung teman-teman di Dishub melakukan eksekusi dan memberikan laporan balik di hotline. Sehingga kita tahu sudah dieksekusi, fotonya ada, tanggal berapa itu sudah dilakukan,” ujarnya.
Karena itu, Eddy menegaskan tidak adanya balasan langsung dari Wali Kota Eri Cahyadi bukan berarti laporan masyarakat diabaikan. “Jadi ketika tidak dibalas, insyaallah langsung dieksekusi oleh teman-teman di lapangan,” katanya.
Hingga 16 Juli 2026, sebanyak 9.077 laporan telah diselesaikan dari total 9.217 aduan yang diterima. Sementara sekitar 103 laporan masih dalam proses penanganan karena baru masuk sehari sebelumnya dan masih berada dalam target penyelesaian maksimal 1×24 jam. “103 laporan itu insyaallah akan dieksekusi oleh teman-teman dinas hari ini, dan insyaallah hari ini tuntas, besok tinggal laporannya sudah nol,” ujar Eddy.
Berdasarkan data Dinkominfo Surabaya, persoalan parkir menjadi kategori pengaduan terbanyak dengan 1.442 laporan. Selanjutnya, pengaduan mengenai lalu lintas, kemacetan, dan pedagang kaki lima (PKL) mencapai 823 laporan, disusul bidang pendidikan sebanyak 817 laporan yang meningkat selama pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026.
Kategori lainnya meliputi persoalan sosial kemasyarakatan sebanyak 715 laporan, infrastruktur jalan 542 laporan, gangguan ketentraman dan ketertiban umum (trantibum) 421 laporan, fasilitas umum dan sosial lainnya 385 laporan, ketenagakerjaan 367 laporan, serta drainase atau saluran 355 laporan.
Selain melalui tindak lanjut perangkat daerah, Eddy menyebut Wali Kota Eri juga turun langsung ke lapangan untuk menangani sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian khusus. Seperti di antaranya yang pernah dilakukan di Jalan Nias, Tambak Wedi, hingga Sambikerep. “Jadi untuk hal yang sifatnya perlu, itu beliau (Wali Kota) akan turun,” pungkasnya. (bud)