CB, Surabaya – Soal pendidikan gratis SMA dan SMK di Surabaya,Reni Astuti anggota komisi D DPRD Kota Surabaya menegaskan, tinggal pemerintah kota Surabaya mau atau tidak melaksanakannya,karena ada jalan untuk itu. Dari hasil konsultasi komisi D dengan kemendagri di jakarata,Reni Menegaskan, ada 2 mekanisme yang bisa dilakukan untuk melaksanakan pendidikan gratis SMA dan SMK di Surabaya, dengan menggunakan anggaran pendidikan SMA dan SMK Rp 180 milyard, Yaitu menyalurkan bantuan keuangan khusus lewat pemerintah propinsi yang diatur dalam, permendagri nomor 14 tahun 2016. Nantinya pemerintah propinsi yang akan membelanjakan lewat anggaran mereka yang rincian pembelanjaan sudah diatur oleh pemkot Surabaya. Cara lain yaitu lewat mekanisme bantuan sosial terencana, yang disalurkan untuk siswa SMA SMK tidak mampu yang berdasrkan data mencapai 11 ribu siswa,
Reni dipastikan lagi siswa apakah sudah mendapat jaminan dari pemerintah propinsi, kalau belum pemkot surabaya bisa masuk melalui bansos terencana tadi sebagai bentuk perlindungan kepada warganya, hal itu diatur dalam permendagri. Sebagai pembanding kata Reni, adalah bea siswa untuk mahasiswa kurang mampu yang diberikan pemkot Surabaya melalui dinas sosial, Pemkot Surabaya bisa memberikan bantuan itu,meskipun perguruan tinggi dibawah naungan Dirjend Dikti.Reni menegaskan tidak ada peraturan ataupun undang undang yang melarang pemerintah darah untuk melindungi warganya.(budi)