CB – Batam – Komandan Kodim 0316/Batam, Letkol Inf Edy Widyanto menyerahkan buku saku Netralitas TNI dari Pangdam I/BB dengan judul “Prajurit Kodam l/Bukit Barisan Netral Dalam Pilkada 2018”. Bertempat di Aula Makodim 0316/Batam. Rabu (7/2/2018).
Saat Penyerahan Buku Saku Netralitas TNI kepada Prajurit Kodim 0316/Batam dalam amanatnya mengatakan, “Tentara Profesional ialah Tentara Yang Tidak Berpolitik Praktis. Hal ini sesuai dengan salah satu keputusan penting reformasi TNI yang telah berlangsung sejak tahun 1998 dan telah tertuang didalam UU RI Nomor 34 Tahun 2004 pasal 2″.
Lanjut Letkol Edy, “Salah satu aspek penting dalam menjamin komitmen TNI yang tidak berpolitik praktis ialah sikap netralitas, yang lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara yang lebih luas dibandingkan sikap dukung-mendukung pada sesuatu kepentingan kelompok atau golongan”.
Mengingat begitu pentingnya sikap netralitas bagi soliditas satuan dan pembangunan profesionalisme TNI maka masalah “Netralitas TNI” harus benar-benar dipahami, dihayati dan di implementasikan dalam kehidupan prajurit TNI khusus Kodim 0316/Batam.
Sementara itu, berikut larangan bagi prajurit TNI selama proses Pilkada :
- Memberikan komentar, penilaian, mendiskusikan, pengarahan apapun yang berkaitan dengan Pilkada.
- Secara perorangan/fasilitas berada di area penyelenggaraan Pilkada.
- Menyimpan dan menempel dokumen, atribut benda lain yang menggambarkan identitas peserta Pilkada di instansi dan peralatan milik TNI.
- Berada di area Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat pelaksanaan pemungutan suara.
- Secara perorangan/satuan terlibat dalam kampanye.
- Melakukan tindakan dan atau pernyataan apapun yang bertujuan mempengaruhi KPU.
- Secara perorangan/satuan menyambut dan mengantar peserta kontestan.
- Terlibat dan ikut campur dalam menentukan, menetapkan peserta Pilkada baik perorangan atau satuan.
“Dengan demikian diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman dalam komitmen Netralitas TNI dan dijadikan pedoman Kepada seluruh prajurit TNI Kodim 0316/Batam untuk bisa mentaati semua peraturan yang telah di tetapkan selama proses pelaksanaan Pilkada,” himbaunya. (Ertin Primawati)