CB, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) untuk melakukan asistensi atau membantu dalam menangani persoalan kemiskinan di Jatim. Dirinya berharap, TNP2K bisa membantu melakukan asistensi di seluruh kabupaten dan kota yang dinilai angka kemiskinannya masih tinggi.
“Saya mohon TNP2K bisa Melakukan pendampingan ke Pemprov Jatim untuk memberikan asistensi ke daerah yang kemiskinannya masih tinggi sehingga intervensinya lebih akurat,” ujar Gubernur Khofifah saat menerima audiensi dengan TNP2K dan Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Bappenas di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (16/7) malam.
Ajakan Gubernur Khofifah agar TNP2K ikut membantu melakukan asistensi tersebut karena berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) kalau tingkat kemiskinan di Jatim saat ini sebesar 10,37 %. Angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan nasional sebesar 9,41 %. Langkah asistensi yang diberikan TNP2K bisa melalui pendampingan. Salah satunya adalah soal validasi data yang bisa dijadikan pedoman untuk intervensi yang dibutuhkan, baik bansos, jamban, elektrifikasi , air bersih dan sebagainya.
“Saya sampaikan kepada TNP2K agar bisa membantu memberikan asistensi khususnya kepada sepuluh kabupaten yang kemiskinannya masih tinggi di Jawa Timur,” pintanya.
Sementara itu, Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Bappenas Dr. Vivi Yulaswati, Msc menyampaikan, kantong-kantong kemiskinan di Jatim terdapat di 15 kabupaten. Yakni, Sampang, Sumenep, Bangkalan, Probolinggo, Tuban, Pamekasan, Bondowoso, Lamongan, Bojonegoro, Situbondo, Kediri, Malang, Lumajang, Jember dan Pasuruan.
Melihat kondisi tersebut, dirinya berharap akan terselenggaranya asistensi langsung dari TNP2K bersama Pemprov Jatim untuk mencari solusi penurunan angka kemiskinan.
Lebih lanjut Vivi Yulaswati memaparkan, bahwa wilayah di Jawa Timur yang masyarakatnya belum mendapatkan akses sanitasi layak masih terdapat 65,10 %. Lalu, yang belum memiliki akses air minum yang layak sebesar 28,10 %. Sedangkan anak yang tidak bersekolah di bangku SMP tercatat 21,14 %.
Mengacu pada data tersebut, Vivi Yulaswati didukung oleh Gubernur Khofifah pun berharap agar Pemprov Jatim lebih fokus pada tiga aspek penting. Yakni soal sanitasi, ketersediaan air minum dan pendidikan. Salah satu langkahnya adalah dengan melakukan penangan pemetaan wilayah-wilayah darurat kekeringan serta persoalan Mandi Cuci Kakus (MCK).
Sehingga, selain memperbaiki sanitasi dan ketersediaan air minum, juga sebagai pencegahan penyebaran virus Hepatitis A yang melanda beberapa wilayah di Jawa Timur.
“Sebelumnya saya sudah meminta kepada OPD terkait, yang dibantu juga oleh TNI untuk fokus pembangunan jamban berbasis rumah tangga,” timpal Gubernur Khofifah..
Bahkan dirinya menjelaskan, untuk meningkatkan kesadaran pendidikan, mantan Menteri Sosial RI era Kabinet Kerja Presiden Jokowi ini merasa bahwa pembinaan secara langsung harus dilakukan. Termasuk perlunya sebuah pendampingan langsung kepada masyarakat untuk menemukan masalah utama atas rendahnya minat belajar di beberapa daerah .
Gubernur juga menyampaikan bahwa diperlukan adanya pendekatan kepada pemerintah daerah dan elemen masyarakat secara bersama- sama agar bisa memberikan pemahaman akan pentingnya pendidikan dan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat.
“Kita harus bisa cari cara yg lebih komprehensif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pola hidup bersih dan sehat serta pentingnya pendidikan bagi putera puterinya,” pungkas orang nomor satu di Jatim ini.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Konjen Australia Paul Zeccola, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden yang juga sekretaris eksekutif TNP2K Bambang Widianto .(yit)