CB,TULUNGAGUNG – Tujuh bulan berlalu, warga masyarakat Tulungagung mengalami ujian berat pendemi Covid-19. Pendemi yang telah dirasakan seluruh Indonesia dan ratusan negara di dunia, telah melumpuhkan berbagai sektor. Tak pelak, Pemerintah Pusat pun menggelontorkan dana yang cukup besar untuk meringankan beban rakyatnya.
Namun, ironisnya, bantuan-bantuan dari pemerintah yang diperuntuk warga terdampak virus covid, masih penuh polemik. Pasalnya, sejumlah bantuan dari pemerintah ini diduga tidak tepat sasaran, bahkan terkesan ‘dimainkan’ oleh oknum-oknum pencari untung dari bantuan tersebut.
Hasil investigasi Cahaya Baru dilapangan ternyata betul, yakni masih saja ada warga yang hidupnya digaris kemiskinan tidak menerima bantuan. Hal ini terjadi pada Suratun, (95), warga dusun Sine Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung.
Janda yang hidup sebatang kara, yakni rumahnya yang terbuat dari anyaman bambu dan lantainya masih tanah ini, kondisinya sangat mengenaskan. Bahkan untuk makan sehari-harinya, ia pun menunggu belah kasian dari tetangganya. Dan, saat dikonfirmasi koran ini soal makan, dia pun menjawab bahwa dari pagi hingga menjelang siang ia pun belum makan. Ironisnya, mereka-mereka seperti ini yang seharusnya mendapat bantuan, namun justru yang mempunyai rumah terlihat megah dan memiliki mobil malah mendapat bantuan.
”Dereng pak (belum pak). Nopo sing di pangan, dereng enten sing ngeteri (Apa yang di makan, belum ada yang memberi),”kata Suratun yang lokasi kediamannya tepat depan Pantai Sine, memelas.
Nasib serupa juga dialami Sukanah, (67)’ warga Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir ini. Janda yang setiap harinya berjalan kaki sepanajang 10km menuju kebunnya itu, sakali saja juga belum pernah merasakan bantuan dari jenis apapun.
”Kulo niku kawit riyin mboten nate nampi bantuan (Saya ini dari dulu tidak pernah menerima bantuan),”keluh Sulanah saat ditemui Cahaya Baru saat akan menuju lahannya itu.
Sementara itu, Rukun Tetangga (RT) yang berhasil ditemui koran ini juga merasa prihatin. Pasalnya, persyaratan untuk mendapatkan bantuan itu, yakni Kartu Keluarga (KK) juga telah dia berikan ke pihak desa. Namun, menurutnya, hanya sebagian kecil saja yang menerima bantuan tersebut. ”Kalau ada apa-apa, kami yang dijadikan sasaran warga. Padahal, saya itu lebih senang kalau semua warga saya menerima bantuan,”kata SL dengan nada kesal.(rul)