CB, TULUNGAGUNG – Melongok lebih dekat filosofi Imam Mahdi, yakni tanda-tanda akhir zaman keturunan Nabi Muhammad Saw ini bakal muncul dan di baiat menjadi pemimpin dunia, khususnya bagi orang-orang Muslim. Bahkan, saat Imam Mahdi ini menjadi pemimpin dunia, dari ‘berbagai jenis pajak’ yang memberatkan rakyat pun bakal ditiadakan. Bagaimana dengan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) yang berimbas pada penetapan kenaikan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) di Kabupaten Tulungagung?
Menyikapi kenaikan PBB-P2 yang juga berimbas pada kenaikan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yakni belum lama ini LSM Cakra, PSM Lidra, LPK-2HI dan PKTP pengajuan hearingnya telah dikabulkan oleh pihak DPRD setempat. Namun, dari hasil hearing pada 6 Mei 2021, yakni empat LSM yang terus getol mensikapi kebijakan eksekutif dan legislatif ini merasa tidak puas. Untuk itu, dalam waktu dekat ini mereka bakal menagih janji dan bakal mengajukan permohonan hearing kembali.
“Dari hasil hearing pada tanggal 6 Mei 2021, DPRD telah berjanji akan mengkomunikasikan kenaikan NJOP dengan pihak-pihak terkait. Tentu saja akan kami kejar progresnya, karena kami tidak puas kalau hanya dikasih sandiwara,” kata Plh PKTP Susetyo Nugroho kepada Cahaya Baru, Rabu (19/05).
Meski seluruh pimpinan dewan hadir, lanjut Susetyo Nugroho, akan tetapi dari pihak komisi yang bersangkutan tidak ada satupun yang hadir alias hanya Ketua Komisi C. Padahal, menurutnya, DPRD semestinya harus bekerja dengan tupoksinya untuk masyarakat dan bukan hanya sebagai penikmat kenaikan beban masyarakat saja.
“Ingat, sekarang tunjangan transportnya saja setiap bulan untuk anggota biasa sudah capai Rp 15juta dan untuk tunjangan perumahan Rp 17juta. Makanya, kami pasti akan segera mengajukan permintaan hearing yang kedua untuk menagih janji mereka, meskipun kami tahu pasti kalau permintaan hearing selalu dipersulit,” jelasnya.(Khairul)