Lagi, Sidang Ajudikasi Non Litigasi Via Daring Digelar

Sugeng Sutrisno: Kalau Kadinsos Tulungagung Tidak Menguasai Data Itu Sangat Tidak Mungkin

CB, TULUNGAGUNG – Kali kedua, sidang yang digelar oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, kembali menggelar Sidang Ajudikasi Non Litigasi melalui daring. Sidang tersebut, yakni terkait sengketa Informasi Publik antara Sugeng Sutrisno (pemohon, red) dengan Dinas Sosial (Dinsos) Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

Sedangkan dalam sidang melalui video conference menggunakan aplikasi zoom ini dikuatkan informasi dari dua Kepala Desa (Kades) yang ada di wilayah Kecamatan Kedungwaru dan Kecamatan Rejotangan. Mereka, dua kades tersebut, mengetahui salinan Bansos BST Kemensos serta Bansos Prov Jatim dari data yang diberikan langsung oleh Dinsos setempat, yakni melalui pendamping TKSK.

Namun sungguh ironis, bila Suyanto selaku Kepala Dinas Sosial Tulungagung dalam sidang kali pertama itu berkelit dengan tidak mengetahui/menguasai data yang diminta oleh Sugeng Sutrisno, warga Jalan Yos Sudarso IV/129A Tulungagung ini.

“Jadi, sangat tidak mungkin kalau Kadinsos Tulungagung tidak menguasai data yang kami minta. Sehingga, apa yang disampaikan Kadinsos saat sidang kali pertama itu bohong besar. Dan, sebenarnya ada apa dengan bantuan rakyat miskin ini,” kata Sugeng Sutrisno saat dikonfirmasi cahayabaru.id sebelum sidang dimulai.

Dan, lanjut Sugeng Sutrisno, dirinya berbicara logika, bahwa dana Kemensos itu tidak mungkin langsung kepada masyarakat. Sehingga, dengan dalih tidak mengetahui/menguasai itu jelas ada sesuatu yang perlu dipertanyakan. “Jadi kiita ini berbicara logika. Dan, apa ada dana kementrian itu langsung ke masyarakat,” ujar Sugeng Sutrisno.

Sementara itu, dalam sidang kali kedua pada Selasa (07/09), berdasarkan perintah Mejelis Komisioner yang memeriksa sengketa dengan Nomor 010/IV/KI-Prov. Jatim-/PS/2021, Panitera Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, Kadinsos Tulungagung diwakilkan oleh Sekdin Dinsos Tulungagung. Namun demikian, KIP meminta dalam surat kuasa dari Kadinsos Tulungagung itu sempat menjadi bahan pertanyaan, yakni surat kuasa tersebut tidak memiliki kewenangan dalam masalah tersebut. Untuk itu, surat kuasa tersebut perlu adanya revisi.

Dan, bila tidak mengetahui data apa yang diminta Sugeng Sutrisno, Dinsos Tulungagung harus membuat surat secara resmi. Sedangkan dalam pertanyaan sidang, Dinsos Tulungagung mengaku benar-benar tidak mengetahui dan yang mengatui semua soal data BST tersebut itu adalah Kemensos dan provinsi langsung. Sehingga, tidak diberikannya data itu, pihaknya tidak mengetahui serta tidak memiliki wewenang untuk memberi data tersebut.

Namun, disisi lain, dalam sidang ini Dinsos Tulungagung mengakui bahwa data penerima BST itu adalah dari pihak desa. Sehingga, Dinsos tidak mengetahui dan penyalurannya itu langsung dari Kemensos lewat Kantor Pos. Sehingga, Dinsos tidak mengetahui dan penyalurannya langsung dari Kemensos melalui Kantor Pos. Untuk itu, pihak Dinsos diwajibkan melakukan pembenahan tentang tidak ketahuannya soal data tersebut secara resmi dengan diatas materai.

“Kami sangat optimis menang dan kalaupun kami kalah, yang jelas kami akan melakukan banding. Sebab, bukti-bukti data kami sangat komplit,” paparnya.

Sementara itu, LSM Cakra mengatakan bahwa pengakuan kades sangat jelas bahwa TKSK itu dari Dinsos. Dan, kalau Dinsos mengingkari itu haknya. “Monggo kalau Dinsos berkelit dan kita buktikan nanti siapa sebenarnya yang tidak jujur,” ujar Ketua LSM Cakra Totok Yulianto kepada cahayabaru.id, Selasa (07/09).(Khairul)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *