Sidang Sengketa Keterbukaan Informasi Publik, PKTP Anggap Jawaban Dinsos Tulungagung Berubah-ubah

CB, TULUNGAGUNG – Sidang yang digelar oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, Selasa (07/08, kemarin, terkait sengketa Informasi Publik antara Sugeng Sutrisno (pemohon, red) dengan Dinas Sosial (Dinsos) Pemerintah Kabupaten Tulungagung menuai kritikan. Pasalnya, sidang dengan melalui video conference menggunakan aplikasi zoom ini diduga sarat pembohongan publik.

Sebab, Dinas Sosial selaku leading sektor ini tidak mengatahui soal penyalurannya BST tersebut. Sehingga salinan data yang diminta oleh Sugeng Sutrisno itu, Dinsos setempat tetap enggan memberinya dengan dalih tidak menguasai data penyaluran BST Kemensos maupun BST Pemprov tersebut. Dalam pengakuan sidang kemarin, pihak Dinsos Tulungagung tidak memiliki kewenangan alias sepenuhnya adalah wewenang Kementrian Sosial (Kemensos).

Namun demikian, dua Kepala Desa (Kades) yang ada di wilayah Kecamatan Kedungwaru dan Kecamatan Rejotangan, mereka jelas-jelas mengetahui salinan Bansos BST Kemensos serta Bansos Prov Jatim dari data yang diberikan langsung oleh Dinsos setempat dengan melalui pendamping TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan).

Padahal, dalam Surat Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2013 tentang TKSK, yakni bahwa TKSK ini adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kemensos dan/atau dinas/instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di kecamatan.

“Sangat tidak mungkin Dinsos Tulungagung tidak menguasai data yang diminta pemohon. Jadi sidang ke dua kemarin itu malah justru sangat jelas, bahwa ada sesuatu yang disembunyikan,” kata koordinator Perkumpulan Komunitas Tulungagung Peduli (PKTP), Susetyo Nugroho kepada cahayabaru.id.

Jadi, lanjut pria yang akrab dipanggil Yoyok ini, melihat jalannya sidang kalia kedua kemarin, dirinya sangat optimis bila Majelis Hakim bakal mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Sugeng Sutrisno itu. “Kalau melihat jalannya dua kali sidang, saya yakin kalau Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan Sugeng sutrisno,” jelas Yoyok.

Masih kata Yoyok, sangat jelas sekali melihat termohon, yakni pada sidang kali pertama maupun kali kedua jawabannya berubah-ubah dan terkesan berbelit-belit. Akan tetapi, bila pemohon nantinya pemohon harus mengajukan banding bila tidak dikabulkan dan dirinya pun bakal tetap terus akan mengawalnya.

“Jelas sekali, terlihat pernyataan termohon (Kadinsos dan yang mewakili, red) antara sidang ke1 dan ke 2 berubah ubah dan berbelit. Sedangkan pemohon dapat menunjukkan banyak bukti yang kuat bahwa Dinsos menguasai data yg diminta pemohon. Saya harap pemohon akan mengajukan banding apabila permohonannya tidak dikabulkan Majelis Hakimdan kami lembaga PKTP akan mengawal bersama lembaga-lembaga yang lain,” paparnya.(Khairul/Hsu)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *