CB, SAMPANG — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kabupaten Sampang gelar rapar paripurna dengan agenda, pandangan umum fraksi-fraksi atas Raperda APBD tahun 2022 dan Rancangan Akhir Perubahan RPJMD 2019–2024, serta jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi-fraksi dan Pengumuman nama-nama anggota Panitia Khusus (Pansus) pada Kamis (04/11/21) kemarin.
Bertempat di ruang Graha Paripurna DPRD Sampang Agenda tersebut dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Sampang, Fadol dan Wakil Ketua I, II dan III beserta seluruh anggota, Bupati Sampang H Slamet Junaidi, Wakil Bupati Sampang H Abdullah Hidayat, Sekda Sampang Yuliadi Setiawan, Forkopimda, beserta seluruh OPD dilingkungan Pemkab Sampang.
Pada kesempatan itu, juru bicara Fraksi PKB, Ach Heriyanto Shaleh menyampaikan, secara umum Fraksi PKB mendukung penuh pembangunan Kabupaten Sampang tahun 2022 yang mengusung tema Peningkatan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dalam Mendukung Pemantapan Pemulihan Ekonomi Menuju Sampang Hebat dan Bermartabat.
“Kami menyambut baik Raperda Perubahan RPJMD Kabupaten Sampang tahun 2019 – 2024 guna menuntaskan visi Kabupaten Sampang Hebat Bermartabat, serta mengharapkan perubahan RPJMD sinkron dengan program pemerintah pusat dalam rangka mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan,” ucapnya.
Sementara H Muji, selaku juru bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) H Muji menyampaikan, bahwa Pemerintah Daerah perlu keseriusan dalam memperhatikan bidang infrastruktur yang menjadi prioritas utama demi meningkatkan perekonomian masyarakat.
“Diharapkan RPJMD sejalan dengan program Pemerintah Pusat, yang ingin membangun dari tingkat desa. Kami juga mengkaji masalah tentang masalah ekonomi sosial sosial dan kesehatan akibat dampak Pandemi Covid 19 agar dilakukan kajian dalam rangka menentukan strategi dan arah kebijakan dengan RPJMD,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Bupati Sampang H Slamet Junaidi menyampaikan, pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD tahun 2022, dengan tema pembangunan tahun 2022 telah sesuai dengan rencana kerja Pemprov Jatim maupun Pusat.
“Termasuk dalam hal kebijakan dan penetapan sasaran atau target rencana kerja. Salah satu prioritas tersebut, dalam rangka pemulihan ekonomi dampak dari Pandemi Covid-19. Penyediaan infrastruktur berkelanjutan yang diwujudkan dengan menuntaskan akses transportasi menuju pusat-pusat produksi.”
Ditambahkannya, termasuk akses antar Kecamatan, dan akses jalan membuka pengembangan wilayah sehingga lebih memudahkan masyarakat guna untuk menunjang ekonomi lainnya
“Kami juga akan memperbaiki sarana dan prasarana, untuk penunjang ekonomi seperti pasar tradisional sehingga dapat memberikan ruang kepada masyarakat dalam memasarkan hasil produksinya,” pungkasnya. (die)