Raperda APBD Tahun Anggaran 2022 Disetujui jadi Perda

CB, Mojokerto – DPRD Kabupaten menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penetapan Propemperda Tahun 2022. Penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran dan pendapat akhir Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2022, Penyampaian laporan hasil pembahasan akhir Pansus VI dan pendapat akhir Fraksi-Fraksi terhadap Rsperda tentang perubahan atas Perda Nomer 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Mojopahit Mojokerto, Kamis (25/11/21) di ruang rapat “GRAHA WICHESA” DPRD Kab. Mojokerto Jl RA. Basoeni no. 35 Sooko Mojokerto.

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto Hj. Ayni Zuroh S.E, M.M dengan didampingi 3 Wakil Ketua Setia Puji Lestari, H. Sholeh dan H. Soebandi, S.H. Dihadiri Bupati Mojokerto Hj. Ikfina Fahmawati, Wabup Mojokerto H. Muhammad Barra, dan sejumlah Kepala OPD Pemkab Mojokerto.

Mewakili anggota Dewan, H. Abdul Rokhim membacakan pendapat akhir fraksi-fraksi yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Mojokerto menyetyjui penetapan APBD Tahun 2022 sebesar 2.3 trilyun lebih dan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Mojopahit Mojokerto. Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 25 Nopember 2021.

Adapun APBD kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2022 : Pendapatan Daerah 2 triliun 334 miliar 420 juta 138.276 rupiah. Belanja Daerah 2 triliun 429 miliar 790 juta 822.631 rupiah, defisit 95 miliar 370 juta 684.355 rupiah. Pembiayaan Daerah, yaitu penerimaan 95 miliar 370 juta 684.355 rupiah, Pengeluaran 0 rupiah, Pembiayaan itu 95 miliar 370 juta 684.355 rupiah, sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan 0 rupiah.

Sementara, Bupati Hj. Ikfina Fahmawati dalam sambutannya mengatakan,”Terkait dengan penetapan program pembentukan Perda Tahun 2022 bahwa program kerja merupakan instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara berencana terpadu dan sistematis.

Sehubungan dengan UU Nomer 11 Tahun 2020 tentang Hak Cipta Kerja beserta peraturan turunannya banyak Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri mempunyai dampak yang sangat signifikan terhadap regulasi di daerah sehingga perlu dilakukan perubahan pencabutan dan atau pembentukan Perda dan atau Perda baru untuk disesuaikan dengan semangat Pembangunan Cipta Kerja.

Telah kami ajukan 2 Raperda untuk segera dilakukan pembahasan oleh DPRD pada Tahun 2021 ini yaitu Raperda tentang retribusi persetujuan bangunan gedung yang akan mencabut ketentuan retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 2 Tahun 2017. Raperda retribusi penggunaan Tenaga Kerja Asing yang merupakan pengganti dari Perda Nomor 15 tahun 2013 tentang retribusi perpanjangan izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. DPRD dapat segera menindaklanjuti pembentukan regulasi Perda sebagai tindak lanjut dari UU Cipta Kerja.

Dengan disetujuinya Perda Nomer 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Mojopahit Mojokerto, semoga semakin meningkatkan kinerja dan memperluas cakupan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kabupaten Mojokerto dan sekitarnya terus melakukan inovasi untuk meningkatkan pelayanan sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan serta kontribusi pendapatan daerah”, Tutup Bupati Ikfina. (Ertin Primawati/Adv)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *