CB, Surabaya – Komisi D DPRD Kota Surabaya berkoordinasi dengan Dinas koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, Dinas Pendidikan, Kepala Bagian pengadaan barang/jasa, adminitrasi pembangunan serta Kepala Bappeda, penelitian dan pengembangan terkait evaluasi seragam sekolah.(7/3/2022).
Pemberian seragam, sepatu,sabuk,tas dan lain lain kepada siswa SD (Sekolah Dasar) maupun SMP (Sekolah Menengah Pertama) di Kota Surabaya belum maksimal, ada yang warna dan ukuran tidak sama. pelibatan UMKM Surabaya yang sangat diutamakan oleh Pemkot Surabaya agar semua cepat terealisasi.
Khusnul Khotimah ketua komisi D DPRD Surabaya, menyampaikan terkait seragam sekolah ia belum mendapatkan jawaban yang kongkrit terutama distribusi masalah seragam sekolah, juga masukan masukan, catatan catatan dari masyarakat mengenai kwalitas, keterlambatan dan lain sebagainya.
Ia juga akan menjadwalkan persiapan persiapan PPDB 2022 nantinya, yang hitungan kami saat ini tiga sampai empat bulan lagi.
“Itu kan masa yang cukup pendek,” katanya.
Ia juga menyuruh menyiapakan pola, perencanaan sampai distribusi seragam itu idealnya bagaimana sesuai dengan peraturan permendikbud.
Jangan sampai ditahun ajaran 2022-2023 ada warga MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) jangan sampai mengalami kesulitan terkait seragam sekolah.
” Maka catatan kami adalah basic data, segara Dinas Pendidikan melakukan sinkronisasi data MBR yang dimilki Dispendik dengan data MBR dari Dinas Sosial, agar data basic itu bisa menjadi dasar kebutuhan seragam sekolah,”katanya.
Khusnul juga menyampaikan angaran yang di sediakan sekitar Rp. 72 milyar. itu kalau dilihat dari data Januari, Februari yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan kami menduga bahwa angaran itu akan kurang, maka harus diketahui berapa anak anak yang nantinya berhak mendapatkan seragam.
Untuk angaran 2021 “Yang berhak mendapatkan seragam untuk anak SD kelas satu dan dua sedangkan untuk SMP kelas tujuh dan delapan,”ucapnya.
Anggota komisi D Tjutjuk Supariono juga menyampaikan, masalah seragam sekolah itu agar teman teman UKM yang belum dilibatkan agar dilibatkan supaya merata dan dipermudah,karena kita bahas tadi grand desainya cukup tapi kurang bagus menurutnya. Karena banyak sekali, ketika turun ke masyarakat kwalitasnya kurang memenuhi jadi saya minta tadi diperjelas grand desainya, UMKM dipermudah karena teman teman UMKM bagai mana caranya bisa mengerjakan tapi tadi harus melalui koperasi dan lain lain.
Tjutjuk juga merespon masalah data tadi yang masih awang awang ia merasa kecewa dan program ini sudah berjalan,.
“Tadi saya menyampaikan data secara pribadi untuk SMP 26 ribu ternyata lebih, maksud kami data dikasihkan kami sehinga kita bisa mempelajari, ” ujar Tjujuk.
Ia juga menyampaikan sebelum rapat agar di berikan minimal wawasan yang mereka kerjakan teori tentang pemkot melibatkan UMKM dan lain lain.
“Terbukti tadi waktu rapat, saya kira tidak terkonsep dengan baik, andai kata itu di konsep lebih bagus lagi,sehinga masyarakat UMKM yang bisa jahit bisa join disini kan lebih mudah,”ucapnya.
Progamnya bagus mungkin skemanya atau membuat cita citanya mulia ini terencana dengan bagus.ia juga menjelaskan waktu reses ada 10 orang bilang pingin ngarap seragam tapi kita tidak bisa ngisi data di aplikasi siplah susah masuknya.
“Pemerintah Kota harus membuat terobosan dong untuk mengkoordinir,”ujar politisi PSI.(lang)