CB, Kota Mojokerto – Tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto akhirnya dipimpin oleh pejabat definitif setelah sebelumnya sempat diisi Pelaksana Tugas (Plt).
Tiga OPD tersebut yakni Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKPD), dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Tiga nama pejabat yang mengisi kursi Kepala OPD tersebut antara lain Santi Ratnaning Tias yang kini menduduki kursi Kepala Diskominfo, Sumaljo yang kini menduduki kursi Kepala BPKPD, serta Modjari yang kini menduduki kursi Kepala Satpol PP.
Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama tersebut dilantik dan diambil sumpahnya oleh Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari pada Kamis (10/3) sore, bertempat di Pendopo Sabha Kridatama Rumah Rakyat Kota Mojokerto.
“Tiga Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang baru saja dilantik ini merupakan hasil seleksi terbuka sebagaimana persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN),” ujar Ning Ita sapaan akrab Wali Kota.
Ditegaskan Ning Ita, pelantikan Pejabat Tinggi Pratama yang dilaksanakan telah melalui pertimbangan yang matang berdasarkan objektifitas, kepangkatan, kompetensi, kinerja, serta berdasarkan pengalaman.
Menurutnya, rotasi maupun promosi jabatan yang dilakukan di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto merupakan bagian dinamika dalam memantapkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan dan bagian dari pola pembinaan karir pegawai. “Ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja sekaligus meningkatkan pelayanan publik agar berjalan lebih baik, tanggap, responsif serta solutif dalam menghadapi setiap persoalan dalam penyelenggaraan Pemerintahan” jelasnya.
Sebagai informasi, sebelum dilantik sebagai Kepala Diskominfo Kota Mojokerto, Santi Ratnaning Tias sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto.
Sementara Modjari sebelumnya menjabat sebagai Camat Magersari, dan Sumaljo jabatan sebelumnya sebagai Auditor Madya Koordinator Pengawasan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah pada Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta. (Ertin Primawati)