CB,TULUNGAGUNG – Semakin banyak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ikut mengawasi pembangunan desa, khususnya pos anggaran dana desa, bantuan kabupaten maupun bantuan dari provinsi membuat gerah para kades di Kabupaten Tulungagung.
Dan, pasca talkshow pada Minggu malam (14/03, red) “Kades Vs LSM, Pengawasan atau Pemerasan? di Bima Cafe itu bermunculan asumsi dan kinerja kades ‘patut’ dievaluasi.
Apalagi, acara talkshow yang diprakarsai Radio
Perkasa FM ini juga mengundang Dinas Kesbangpol Tulungagung, Inspektorat Tulungagung, Advokad, Ketua LSM Cakra serta Kades Kendalbulur Anang Mustopa ini bakal bergulir. Mengingat, pertanyaan yang dilontarkan para LSM yang hadir dalam acara itu justru banyaknya penyimpangan yang dibeberapa desa.
Roney, pengamat politik Tulungagung yang juga hadir dalam acara talkshow mengatakan, bahwa acara itu cukup menarik, mengingat temanya Kades Vs LSM, Pengawas atau Pemerasan?. Dan, menurutnya, jauh-jauh hari iapun sudah mendapat informasi acara tersebut.
Usai mengikuti acara itu, iapun berharap, khususnya perwakilan kades yang hadir dalam acara tersebut agar segera mungkin membuka siapa sebenarnya LSM yang diduga telah melakukan pemerasan.
Namun, anehnya, isu pemerasan itu malah menyisakan sebuah tanda tanya besar. Mengingat kades yang diharap bisa membuka, ternyata tidak membuka siapa LSM yang dimaksud dan hanya menjawab seringnya LSM bersurat ke desa-desa.
“Jadi, menurut saya hal yang dilakukan LSM itu masih dalam batasan wajar-wajar. Apalagi pemerintah pusat setiap tahunnya menggelontorkan dana desa cukup besar nilainya dan belum lagi dari provinsi dan kabupaten,” kata Roney kepada Cahaya Baru, Senin (15/03).
Dari awal sampai akhir, lanjut pria dengan khas rambut gondrong itu,
yang di bahas hanya seringnya LSM bersurat. “Wajar-wajar saja, sebab LSM juga berhak mengontrol pembangunan yang ada di desa-desa,” ujarnya.
Masih menurut Roney, tak dipungkiri di desa memang ada BPD, kecamtan ada Kasi PM dan di kabupten juga ada APIP. Namun, menurutnya, tidak ada salahnya jika LSM ikut mengawal atau mengontrol angaran dan pembangunan desa itu “Jadi tidak ada salahnya LSM ikut mengawal atau mengontrol pembangunan desa,” pungkas Roney sembari senyum.
Sementara itu, Totok Yulianto, Ketua LSM Cakra yang juga Narasumber di acara Warung Kopi Plus-plus, Wadah Aspirasi Wargo, Ben Oleh Solusi Nyoto mengatakan, acuan dalam bersurat itu data APBDes yang didapat dari Kementrian Desa PDTT RI.
“Jika menurut Ketua FKPD Nanang Mustofa, data itu salah, artinya Kemendes salah memberikan Informasi yang menyesatkan. Atas hal itu, kami menunggu ada pernyataan yang mengatakan bahwa data APBDes yang kami terima dari Kemendes tersebut salah dan akan kami jadikan sarana atau bukti untuk melaporkan Kemendes atas penyesatan informasi,” ujar Totok pada Cahaya Baru.(rul)