CB, Bojonegoro – Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah secara virtual lakukan Rapat Paripurna jawaban terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD, setelah sebelumnya lakukan Rapat Paripurna Pandangan fraksi-fraksi DPRD terhadap penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2021, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro.
Jumlah anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro 49 anggota hadir 31 anggota kurang 18 anggota, dengan tingkat kehadiran masing-masing fraksi sebagai berikut, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa jumlah 10 anggota hadir 6 anggota kurang 4 anggota, fraksi Partai Demokrat jumlah 6 anggota hadir 1 anggota kurang 5, fraksi partai Gerindra jumlah 6 anggota hadir 5 anggota kurang 1 anggota, fraksi partai Golkar 4 anggota hadir 4 anggota, fraksi PDI perjuangan jumlah 5 anggota hadir 4 anggota kurang 1 anggota, fraksi Partai Persatuan Pembangunan jumlah 4 anggota hadir 1 anggota kurang 3 anggota, fraksi Nasdem Gerakan persatuan Indonesia jumlah 6 anggota hadir 4 anggota kurang 2 anggota, fraksi PAN Nurani Rakyat Indonesia Sejahtera jumlah 8 anggota hadir 6 anggota kurang 2 anggota.
Bupati Anna Mu’awanah mengucapkan terimakasih kepada pimpinan rapat Ketua DPRD Bojonegoro Abdullah Umar S.Pd, beserta wakil ketua dan fraksi-fraksi DPRD, fraksi PKB, PPP, Demokrat, Gerindra, Golkar, PDIP, Nasdem dan fraksi PAN Nurani Rakyat Indonesia Sejahtera, yang telah menyampaikan pandangan umum terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bojonegoro tahun anggaran 2021 di rapat paripurna sebelumnya.
Ia menjelaskan bahwa APBD tahunan yang telah disahkan dan kemudian dilaksanakan merupakan konsensus politik antara eksekutif dan legislatif dalam pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah selama 1 tahun.
Lanjut Bupati, pendapatan daerah yang direncanakan dalam APBD, setelah kita susun berdasarkan perkiraan yang terukur rasional dan memiliki dasar hukum di samping itu juga telah diperhitungkan berdasarkan penerimaan tahun-tahun sebelumnya.
“Terima kasih kepada seluruh fraksi-fraksi DPRD kabupaten Bojonegoro terhadap apresiasi yang diberikan atas realisasi pendapatan asli daerah yang semakin optimal, sehingga akan tercipta kemandirian keuangan daerah, beberapa inovasi produktif yang telah kami laksanakan dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah di antaranya pemasangan CCTV pada sebagian water mater milik obyek pajak untuk fungsi controlling pada penerimaan pajak air tanah,” kata Bupati, jumat (27/05/2022).
Menanggapi dari fraksi Golkar, fraksi PPP, Nasdem Gerakan Persatuan Indonesia terkait besaran Silpa 2021, kami telah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan anggarannya efektif dan efisien, Silpa tersebut karena adanya efisien belanja serta adanya kurang bayar di penghujung tahun 2021.
“Jadi ada kurang lebih 900 miliar sekian dana dari menteri keuangan yang ditransfer ke rekening Pemkab Bojonegoro tanggal 30 Desember 2021, saya yakin sama siapapun tidak akan bisa menyerap anggaran tersebut, maka dari itu menambah top up silpa, tapi dana tersebut sudah kita anggarkan di tahun 2023,” ucap Bupati.
Sekali lagi lanjut Bupati, bawa soal Silpa itu memang mekanisme dari kementerian keuangan ada yang akhir tahun baru ditransfer, tapi untuk penyerapan anggaran sudah 80% dan itu adalah penyerapan anggaran yang sangat-sangat kualitas, kalau penyerapan anggaran di bidang belanja pegawai itu otomatis setiap bulan pasti sudah terbayar sesuai progres. (aj)